Indonesia Masuki Babak Strategis Perdagangan Karbon Dunia

Indonesia memperkuat posisinya di pasar karbon global lewat penandatanganan Mutual Expression of Intent Generation-Based Incentive Programme antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) di COP30 Belém.

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari bilateral agreement Indonesia–Norwegia dan membuka jalan menuju salah satu transaksi karbon berbasis teknologi terbesar dunia, dengan potensi pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂e di bawah skema Article 6 Paris Agreement.

Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya langkah ini dalam menunjukkan kepemimpinan Indonesia.

Baca Juga: Gandeng Norwegia di COP30 Brasil, PLN Sepakati Kerja Sama Transaksi Karbon Terbesar Dunia

“Hari ini kita mencapai titik penting yang menentukan capaian berikutnya dalam kerja sama Indonesia–Norwegia, serta menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menjadi pemimpin dalam implementasi perdagangan karbon melalui skema Article 6 Paris Agreement,” ucap Hanif.

Hanif juga menekankan perpindahan Indonesia dari dominasi skema Nature-Based Solutions ke technology-based solutions sebagai mandat strategis nasional.

"Tonggak ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin global, sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat energi terbarukan melalui perdagangan karbon multisektor yang terbukti efektif mendukung pencapaian target perubahan iklim global," tambahnya.

Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, menyambut positif kesepakatan tersebut.

Baca Juga: Ambisi Karbon Indonesia Dikritik: Masyarakat Sipil Nilai Belum Layak Jual Kredit ke Luar Negeri

“Bagi Norwegia, keberhasilan pelaksanaan program ini baru merupakan awal. Kami yakin langkah bersama ini akan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas di bidang teknologi dan investasi hijau," ucap Eriksen.

Ia juga menilai Indonesia telah menunjukkan kesiapan penuh dalam memimpin pasar karbon berkualitas tinggi.

"Kami meyakini bahwa program pertama ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk inisiatif semacam ini dan memiliki kapasitas untuk memperluas skalanya. Hal ini akan memberikan sinyal kuat bagi sektor swasta maupun pemerintah lainnya yang ingin meningkatkan keterlibatannya dalam kerangka Article 6 Paris Agreement,” ujarnya.

Dari sisi pelaksana teknis, PLN menegaskan bahwa program ini akan menjadi landasan utama pembiayaan karbon untuk proyek energi terbarukan di Indonesia.

Baca Juga: Rayakan HLN ke-80, PLN Terangi Rumah Warga Tak Mampu di Padang

"Perubahan iklim adalah persoalan global, yang membutuhkan kerja sama dan solusi kolektif dari seluruh dunia. Kesepakatan ini menjadi langkah konkret PLN dan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi bencana iklim yang semakin nyata," ucap Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi.

Evy memastikan kerja sama ini sekaligus menjadi pijakan bagi skema perdagangan karbon bilateral pertama di dunia untuk sektor ketenagalistrikan. Skema Generation-Based Incentive (GBI) yang diperkenalkan dalam kerja sama ini disiapkan untuk mempercepat pencapaian NDC Indonesia serta menjadi dasar penyusunan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) dan pembelian Internationally Transferred Mitigation Options (ITMOs).

Dengan langkah ini, Indonesia menegaskan tekadnya untuk menjadi pusat perdagangan karbon internasional yang berintegritas tinggi dan berbasis teknologi.

Baca Juga: PLN Resmikan 2 SPKLU Center Pertama di Jakarta, Cek Kelebihannya!

“Melalui kemitraan dengan GGGI yang mewakili Norwegia, PLN tidak hanya menyiapkan transaksi karbon bilateral pertama di dunia, tetapi juga meletakkan dasar bagi skema carbon financing pertama dan terbesar untuk proyek energi terbarukan di Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa transisi energi berkeadilan dapat diwujudkan melalui kolaborasi global yang terukur dan transparan,” papar Evy.