Pemasaran Produk Jadi Persoalan Utama Pelaku UMKM Perempuan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menggelar dialog dengan pelaku usaha perempuan, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tengger, Jawa Timur.

Dalam acara Dialog Peningkatan Sumber Daya Ibu dan Anak Masyarakat Tengger, Menteri PPPA mengapresiasi perempuan Tengger yang berperan penting dalam memperkuat ekonomi lokal melalui pertanian dan UMKM.

Baca Juga: Industri Kreatif Jadi Ruang Pertumbuhan Dinamis Bagi Kemajuan Ekonomi RI

Menteri PPPA pun menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kapasitas perempuan desa agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing produk, serta memperluas akses pasar melalui dukungan pelatihan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Pemberdayaan perempuan itu penting, dan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi berbagai sisi yang menunjang keterampilan. Seperti kemampuan analisis dan kemampuan pemasaran yang pada akhirnya menunjang kondisi perekonomian. Bagi para ibu-ibu Tengger yang berkecimpung di sektor pertanian dan UMKM, pasti masih mengalami berbagai persoalan dalam menjalankan usahanya dan butuh peningkatan kapasitas. Kita bersama-sama bisa saling berkolaborasi. Kemen PPPA akan mengajak mitra kami untuk bersinergi melatih ibu-ibu agar bisa meningkatkan hasil usaha,” ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Senin (15/12).

Menteri PPPA mengatakan salah satu persoalan utama pelaku UMKM perempuan adalah memasarkan hasil produksi. Pemberian pelatihan bagi pelaku usaha bertujuan agar perempuan lebih bisa melihat pangsa pasar dan menjalankan usaha yang memiliki peluang dan dibutuhkan konsumen.

“Dari hasil dialog yang bersama para perempuan pelaku usaha, pemasaran produk yang diproduksi dirasa belum terlalu baik. Salah satu alasannya karena produk belum bersertifikasi Badan Pengelola Makanan dan Obat (BPOM), belum bersertifikasi halal, dan tidak ada pencantuman tanggal kadaluwarsa. Sekarang konsumen sudah pintar dan kritis, jadi kalau tidak ada kriteria tersebut dalam produk akan sulit dipasarkan. Namun sudah ada solusi dari hasil diskusi kita. Nanti kami bantu hubungkan antara kepala desa dengan Dinas PPPA supaya bisa mendampingi dan proses sertifikasinya jadi cepat,” kata Menteri PPPA.

Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi Abdul Haq Zaini, menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama pelaku usaha di Kabupaten Probolinggo adalah fluktuasi harga hasil panen. Karena itu, diperlukan industrialisasi untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah agar pendapatan masyarakat lebih stabil.

“Probolinggo sebetulnya punya potensi. Kami berusaha untuk menarik industri datang ke Kabupaten Probolinggo, namun demikian tentu kami juga berupaya bagaimana industri yang bisa kami hadirkan itu adalah industri yang menjadi hilirisasi dari komoditas pertanian kami. Karena 56 persen itu sektor pertanian, sehingga kami sangat ingin bisa meningkatkan kesejahteraan di bidang usaha pertanian,” kata Fahmi.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI sekaligus Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhroh mengungkapkan pembangunan desa perlu dimulai dari penguatan keluarga sebagai inti ketahanan masyarakat.