Menteri PPPA Ungkap Fokus Utama Penguatan Perempuan dan Anak dalam Program MBG

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan fokus utama pada penguatan perempuan dan anak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dirinya mengatakan fokus utama tersebut adalah meningkatkan pemahaman perempuan sebagai manajer dalam keluarga, khususnya dalam pemenuhan gizi berbasis kearifan lokal.

Baca Juga: Kemenperin Tanggapi Temuan Transaksi Mencurigakan PPATK di Perdagangan Tekstil

Ini disampaikan Menteri PPPA saat kunjungan kerja ke Kampung Ilmu, Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Minggu (01/02/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung praktik baik sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kesehatan perempuan dan anak melalui program MBG berbasis komunitas dan kearifan lokal masyarakat.

"Setiap daerah memiliki potensi pangan lokal yang berbeda, sehingga menu MBG harus berangkat dari kearifan lokal masing-masing," imbuhnya, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Selasa (3/2).

Menteri PPPA menambahkan, perempuan dan anak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Sisi lain, perhatian terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi prioritas nasional, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen global.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menyampaikan pihaknya juga mendorong ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan sehari-hari seperti cabai dan sayuran. Upaya ini diperkuat dengan penguatan komunitas desa agar dapat menjadi pemasok bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Rencana besar ke depan adalah memperbanyak SPPG di desa, sehingga kebutuhan pangan tidak harus dibeli dari luar desa, tetapi dapat dipenuhi dari desa itu sendiri,” kata Menteri PPPA.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN), Florencio Mario Vieira, menjelaskan bahwa konsep BGN adalah membangun ekosistem dari hulu hingga hilir, meskipun saat ini fokus masih berada di hilir.

“Hingga hari ini, terdapat hampir 21.000 SPPG aglomerasi dan 8.670 SPPG terpencil yang sedang dalam proses. Tantangan terbesar ke depan adalah rantai pasok, karena kualitas dan kesegaran pangan sangat penting agar tidak menimbulkan risiko kesehatan,” jelas Mario.

Menurut Mario, program MBG juga menjadi sarana strategis dalam pemberdayaan perempuan. Sekitar 90 persen tenaga kerja di SPPG adalah perempuan, yang berarti lebih dari satu juta tenaga kerja perempuan terlibat dalam ekosistem ini.

“Dampaknya sangat terasa, termasuk perubahan peran dalam rumah tangga. Namun, juga terdapat tantangan sosial seperti kecemburuan dan resistensi, sehingga pemberdayaan perempuan perlu disertai dengan edukasi sosial dan penguatan relasi keluarga,” tutur Mario.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang turut mendampingi Menteri dan Wamen PPPA, menyampaikan kesiapan daerahnya untuk menjadi pilot project pengembangan ekosistem terintegrasi.

“Di Maluku Utara, kami memiliki banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun belum sepenuhnya menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang siap pakai. Saya membayangkan adanya SMK terintegrasi yang menggabungkan pendidikan, dapur MBG, ekosistem pemberdayaan perempuan, pemeriksaan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi,” ujar Sherly.

Menurut Sherly, Maluku Utara memiliki potensi besar dari sisi lahan, bangunan, dan anggaran. Namun demikian, pihaknya masih memerlukan pendampingan untuk memaksimalkan potensi yang ada. “Yang masih kami butuhkan adalah pendampingan dan penguatan SDM. Dengan kolaborasi yang tepat, semua ide dan gagasan bisa direalisasikan,” pungkas Sherly.