Gairah Investasi Migas Meningkat, SKK Migas Sodorkan 110 Wilayah Kerja Baru

SKK Migas mencatat peningkatan signifikan minat investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), terceminkan dari lonjakan pengajuan studi bersama (joint study) oleh pelaku usaha sebagai tahap awal sebelum penawaran wilayah kerja.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Rikky Rahmat Firdaus, mengungkapkan adanya peningkatan masif dalam minat investasi. Jika tahun lalu tercatat sekitar 30 joint study, pada awal Januari 2026 saja sudah masuk 3 hingga 5 pengajuan baru.

"Kami catat ada peningkatan joint study secara masif untuk pastikan wilayah kerja yang diambil sesuai minat dan hasilnya nanti," ujar Rikky dalam diskusi DETalk di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Baca Juga: BPH Migas Beri Sanksi 329 Penyalur BBM Nakal Selama 2025

Strategi "jemput bola" dengan menyediakan data komprehensif menjadi kunci menarik investor. Awalnya, pemerintah hanya menyiapkan 65 wilayah potensial, namun koordinasi lintas lembaga berhasil meningkatkan jumlah tersebut secara signifikan.

"Ini bergerak terus angkanya dari 65, 75 lalu ke 110. Jadi kita sangat ingin menjaring potensiall investor untuk mengambil porsi-porsi joint study," tambah Rikky.

Selain wilayah baru, SKK Migas fokus pada pengembangan 270 struktur temuan yang belum dikembangkan (undeveloped discovery). Hingga akhir 2025, total potensi dari struktur yang belum berstatus eksplorasi (PSE) mencapai 1.091 MMBO minyak dan 8,3 TCF gas.

Baca Juga: Genap 3 Tahun Beroperasi, PT APGWI Berhasil Tingkatkan Produksi Migas di Wilayah Kerja West Kampar

Dukungan politik untuk memperkuat ekosistem investasi datang dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan revisi UU Migas guna menciptakan kepastian hukum melalui pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK).

"RUU Migas ini akan segera kita tuntaskan. Isu utamanya adalah badan pengelola di hulu yang ditekankan sebagai badan usaha," tegas Sugeng.

Perubahan iklim investasi ini mulai dirasakan nyata oleh pelaku usaha, termasuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Direktur Manajemen Risiko PHE, Whisnu Bahriansyah, menyebut dukungan pemerintah berupa insentif fiskal sangat membantu keekonomian lapangan tua.

"Tahun 2025 kami mendapatkan lima fiscal incentive yang diharapkan meningkatkan keekonomian lapangan-lapangan yang sudah cukup mature, sehingga produksinya bisa dinaikkan," pungkas Whisnu.