Kredit Foto: Istimewa
"12 persen ini tanpa ada biaya apa pun," tegas Bahlil.
Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan keberlanjutan produksi dan eksplorasi jangka panjang, mengingat puncak produksi PTFI diproyeksikan terjadi pada 2035.
Tambahan 12 persen saham tersebut juga akan dialokasikan sebagian kepada pemerintah daerah Papua sebagai daerah penghasil.
Dengan komposisi kepemilikan yang lebih besar, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan negara, baik dari dividen, royalti, maupun pajak, sekaligus menjaga kesinambungan lapangan kerja dan kontribusi ekonomi daerah.
"Oleh karena itu di dalam perpanjangan 2041 nantinya, diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini."
Baca Juga: Pemerintah dan Freeport Perpanjang IUPK, Kepemilikan RI Bakal Bertambah 12% pada 2041
"Termasuk di dalamnya royalti dan pajak-pajak lain, khususnya emas."
"Ini biar tidak disalah terjemahkan lain-lain oleh saudara-saudara saya yang ada di Tanah Air," tutur Bahlil. (*)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Yaspen Martinus
Tag Terkait:
