Kemendagri Sebut 9 Alternatif Sumber Pendanaan Daerah di Tengah Tantangan Fiskal

Kementerian Dalam Negeri menegaskan pengelolaan keuangan daerah memerlukan strategi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan agar pembangunan tetap berjalan meski kondisi fiskal menantang. Hal ini menjadi penting agar alokasi APBD tepat sasaran sekaligus mendukung kualitas pelayanan publik.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menjelaskan kepala daerah memiliki kewenangan konstitusional dalam mengelola keuangan daerah, sehingga seluruh OPD wajib memahami siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Pemahaman ini dianggap krusial untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan.

“Begitu kita memegang jabatan, di situ ada tanggung jawab. Dari sisi perencanaan harus matang, karena perencanaan itulah yang dianggarkan, yang dianggarkan itulah yang dilaksanakan, dan yang dilaksanakan itulah yang dipertanggungjawabkan,” ujar Agus Fatoni pada kegiatan Ramadan Leadership Camp di Makassar dikutip dari ANTARA.

Ia menekankan APBD harus dimaksimalkan dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan agar pelayanan publik tetap optimal. Hal ini penting untuk memastikan negara hadir bagi masyarakat meski menghadapi keterbatasan fiskal.

Agus Fatoni kemudian merinci sembilan alternatif sumber pendanaan daerah yang dapat dioptimalkan, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga pemanfaatan barang milik daerah. Sumber lain termasuk pinjaman daerah melalui obligasi dan sukuk, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPDBU), Corporate Social Responsibility (CSR), serta anggaran kementerian dan lembaga.

Pemahaman menyeluruh terhadap potensi sumber pendanaan ini memungkinkan kepala OPD dan kepala daerah mengelola APBD secara efisien dan efektif. Agus Fatoni menekankan bahwa belanja daerah harus dialokasikan untuk kegiatan yang benar-benar diperlukan, tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kepala OPD diharuskan menerjemahkan visi-misi kepala daerah ke dalam program dan kegiatan terukur. Pendekatan ini memastikan penganggaran sejalan dengan arah pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Agus Fatoni menambahkan, empat langkah strategis dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Pertama, percepatan realisasi APBD melalui optimalisasi belanja agar program pembangunan berjalan tepat waktu.

Kedua, inovasi dalam pengelolaan PAD yang tidak memberatkan masyarakat menjadi kunci agar penerimaan daerah meningkat tanpa menimbulkan beban tambahan. Ketiga, pemanfaatan Program Strategis Nasional (National Strategic Program) untuk memaksimalkan dukungan anggaran pusat.

Keempat, mendorong peran sektor swasta melalui kemudahan perizinan dan insentif bagi investasi lokal. Langkah-langkah ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kemendagri menilai strategi pemanfaatan sumber pendanaan yang beragam dapat meningkatkan fleksibilitas APBD. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah merespons kondisi ekonomi yang dinamis dengan lebih cepat dan tepat.

Dengan pendekatan akuntabel dan transparan, pengelolaan keuangan daerah diyakini mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Optimalisasi belanja dan pendapatan daerah juga mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Sumber pendanaan alternatif juga membuka peluang bagi inovasi keuangan daerah. Misalnya, penggunaan sukuk atau KPDBU dapat menambah kapasitas pembiayaan untuk proyek strategis tanpa membebani APBD rutin.

Kemendagri berharap kepala daerah dapat memanfaatkan setiap sumber pendanaan secara maksimal. Dengan pengelolaan yang tepat, APBD dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal.

Baca Juga: 105.000 Mobil Pikap India untuk KDMP Ditunda, Fokus Industri Nasional

Pemahaman menyeluruh terhadap siklus anggaran, sumber pendanaan, dan strategi belanja menjadi fondasi utama tata kelola keuangan daerah yang sehat. Pendekatan ini juga menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Optimalisasi APBD melalui berbagai sumber pendanaan menjadi solusi jangka panjang untuk menghadapi kompleksitas fiskal. Hal ini sekaligus menegaskan peran pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan lokal yang akuntabel dan efektif.