BCA Respons Rencana Purbaya Gelontorkan Dana ke Bank Swasta

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menanggapi rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka peluang penyaluran penempatan dana pemerintah ke bank swasta.

Selama ini, penempatan dana pemerintah diketahui hanya difokuskan kepada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta bank milik pemerintah daerah (BUMD).

Direktur BCA, Santoso, menyampaikan bahwa pada dasarnya penyaluran dana pemerintah, baik ke bank milik negara maupun swasta, pada akhirnya akan mengalir ke sektor riil.

“Mau ditempatkan di bank pemerintah maupun swasta, ujungnya tetap mengalir ke industri, nasabah, pelaku usaha, dan individu,” kata Santoso saat ditemui di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia menilai, penempatan dana tersebut bukan faktor krusial apakah harus disalurkan ke bank pemerintah atau swasta, mengingat dampaknya tetap dirasakan oleh perekonomian secara luas.

“Jadi, sebenarnya bukan hal yang penting apakah harus ke bank pemerintah atau swasta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Santoso menegaskan bahwa kondisi likuiditas BCA saat ini masih sangat kuat. Dengan fundamental yang solid dan tingkat partisipasi pasar yang baik, perseroan tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk memperoleh tambahan dana dari pemerintah.

“Pada dasarnya kami sudah cukup solid, sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk mendapatkan dana tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya memberi sinyal bahwa bank swasta juga akan mendapat alokasi penempatan dana pemerintah, dengan syarat memiliki kondisi keuangan yang sehat.

“Bank swasta boleh, selama sehat. Jangan sampai penempatan dilakukan di bank yang tidak jelas,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Baca Juga: Laba BCA Tembus Rp9,22 Triliun per Februari 2026

Baca Juga: Purbaya Buka Kemungkinan Suntikan Dana ke Bank Swasta

Baca Juga: Purbaya Tambah Penempatan Dana Rp100 Triliun ke Perbankan demi Tekan Yield Obligasi Negara

Purbaya juga telah menambah penempatan dana sebesar Rp100 triliun ke perbankan guna menjaga likuiditas di tengah kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah yang mencerminkan pengetatan likuiditas.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan menahan laju kenaikan yield obligasi. Dengan tambahan likuiditas, perbankan diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau menempatkan dana di Bank Indonesia, sehingga tekanan terhadap suku bunga dapat dikendalikan.