PP TUNAS Jadi Rujukan 19 Negara

Meutya menilai platform global harus tunduk pada aturan nasional, terutama dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak.

“Ini kedaulatan kita, jadi para platform harus mematuhi,” tegas Meutya.

Menariknya, kebijakan ini telah lebih dulu diterapkan di Australia, dan kini mulai dilirik oleh berbagai negara lain.

Di kawasan ASEAN, Singapura dan Malaysia disebut masih dalam tahap pengamatan, sementara di Eropa, sejumlah pemimpin telah menyampaikan ketertarikannya untuk mengadopsi pendekatan serupa.

Baca Juga: Dukung PP Tunas, Pramono Anung Harap Anak Jakarta Kembali Fokus Belajar

Meutya pun menegaskan, dampaknya tidak hanya akan dirasakan di dalam negeri, melainkan secara global.

“Jadi sekali lagi ini gerakannya sudah global, dan tentu kepatuhan di sini akan berdampak tidak hanya kepada anak-anak di Indonesia, tapi anak-anak di belahan dunia lainnya,” cetusnya. (*)