Kredit Foto: Wafiyyah Amalyris K
Della menjelaskan, kondisi ini sangat berbeda jika dibandingkan saat pemerintah menyusun dokumen komitmen iklim sebelumnya.
Menurutnya, akses informasi mengenai rencana teknis di sektor energi kini menjadi lebih terbatas.
"Waktu yang ketika kami menyusun Second NDC (tahap awal), memang mereka itu sangat terbuka sekali terkait dengan retirement (pensiun) PLTU, dan kemudian berapa saja PLTU yang akan digantikan."
"Tetapi akhir-akhir ini mungkin yang memang kebijakan terkait energinya juga berubah, jadi agak relatif lebih sulit memang memperoleh data ini," tambahnya.
Macetnya aliran data ini dinilai mencerminkan keraguan pemerintah secara umum, dalam mengambil langkah tegas beralih dari energi fosil.
Persoalan semakin pelik, karena di saat koordinasi data pemerintah pusat mengalami kendala, sektor industri justru bergerak ke arah sebaliknya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Yaspen Martinus
Tag Terkait:
Advertisement