Dukung Pembiayaan Program Prioritas Pemerintah, POJK RBB Perkuat Pengawasan Kredit

Sementara itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga berisiko jika tata kelola, kapasitas pengurus, serta kualitas data keuangan belum memadai.

Josua mengingatkan, dorongan kebijakan tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban penyaluran kredit tanpa seleksi ketat. Jika hal itu terjadi, potensi kenaikan NPL dalam beberapa kuartal ke depan dinilai cukup besar.

Menurutnya, bank harus menetapkan batasan yang tegas sejak tahap perencanaan dengan tetap memperhatikan risk appetite, kecukupan modal, likuiditas, serta batas konsentrasi kredit berdasarkan debitur, grup usaha, sektor, wilayah, dan jenis program.

Baca Juga: Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program, Airlangga Jadi Ketua

Baca Juga: Program MBG Dinilai Serap Tenaga Kerja Besar-besaran

Selain itu, penilaian kelayakan kredit harus berbasis arus kas, kualitas pengelola, kontrak usaha, serta kemampuan bayar, bukan semata karena proyek tersebut merupakan bagian dari program pemerintah.

“Pencairan sebaiknya dilakukan secara bertahap berbasis kemajuan pelaksanaan, disertai pemantauan berkala, sistem peringatan dini, uji ketahanan, cadangan kerugian yang memadai, dan rencana penanganan jika kualitas kredit memburuk,” pungkasnya.