Buntut Polemik Lomba Cerdas Cermas 4 Pilar di Kalbar, MPR RI Minta Maaf dan Nonaktifkan Dewan Juri

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi meminta maaf atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026.

Sebagai tindak lanjut, panitia pelaksana menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC yang bertugas dalam kegiatan tersebut.

Langkah itu diambil setelah muncul keluhan dan sorotan di media sosial terkait dugaan ketidaktepatan penilaian pada salah satu sesi perlombaan. Penilaian yang dianggap tidak transparan memicu protes dari peserta dan masyarakat.

Baca Juga: Hadiah Lomba Cerdas Cermat MPR RI: Rp10 Juta untuk Juara, Plus Fasilitas Lengkap

Dalam pernyataan resminya, Sekretariat Jenderal MPR RI mengakui adanya kelalaian yang memicu polemik dan menyatakan telah mengambil tindakan administratif terhadap pihak terkait.

“Merespons ramainya pemberitaan di media sosial terkait LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, panitia pelaksana telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” demikian pernyataan resmi MPR RI.

MPR RI juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis perlombaan, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola penanganan keberatan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan LCC di masa mendatang berjalan lebih transparan, adil, dan akuntabel.

MPR RI menegaskan bahwa LCC Empat Pilar merupakan bagian dari pendidikan dan pembinaan generasi muda sehingga harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang konstruktif.

Selain itu, MPR RI turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, dan masyarakat yang telah memberikan perhatian terhadap program pendidikan kebangsaan tersebut.

Berbagai kritik dan masukan dari publik disebut akan dijadikan bahan evaluasi guna menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas.