Menkeu Ungkap Dana Jet Tempur KF-21 Boramae Sudah Ada, Namun Eksekusi Belum Jalan

Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya jeda antara kesiapan anggaran dan realisasi pengadaan jet tempur. Ia menyebut hingga kini belum ada pengajuan terbaru yang masuk ke Kementerian Keuangan.

Padahal, anggaran untuk program jet tempur KF-21 Boramae disebut sudah disiapkan sejak lama. Kondisi ini membuat proses pengadaan dinilai belum sepenuhnya bergerak di tahap administratif.

“Harusnya sih bisa jalan, tapi mereka belum minta ke saya jadi saya belum tahu,” ujar Purbaya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menegaskan belum menerima permintaan resmi terkait pencairan anggaran tersebut.

Menurutnya, dari sisi pendanaan tidak ada kendala berarti karena program tersebut merupakan bagian dari rencana lama pemerintah. Hal ini membuat implementasi seharusnya bisa langsung dijalankan ketika proses administrasi selesai.

“Ini sudah anggaran lama, jadi tinggal implementasi saja,” katanya.

Ia juga mengisyaratkan bahwa sebagian proses pengadaan mungkin sudah berjalan dari sisi teknis.

Meski demikian, Purbaya memilih tidak mengungkap nilai anggaran yang disiapkan. Ia menegaskan bahwa informasi terkait belanja pertahanan bersifat rahasia.

“Kalau pertahanan kan rahasia,” ujarnya. 

Kabar sebelumnya menyebut nilai pengadaan jet tempur bisa mencapai 8,1 miliar dolar AS. Namun Purbaya tidak memberikan konfirmasi atas angka tersebut.

“Saya enggak bisa konfirmasi itu,” ucapnya. Ia hanya memberi sinyal bahwa nilai tersebut bisa saja berbeda dari yang beredar.

Selain KF-21, isu pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35 juga ikut disinggung. Namun Purbaya menegaskan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangannya.

Ia meminta agar pertanyaan terkait Su-35 diarahkan kepada Sjafrie Sjamsoeddin. Menurutnya, Kementerian Keuangan hanya bertugas pada aspek pembayaran.

“Saya cuma bagian bayar saja,” ujarnya.

Baca Juga: IHSG Anjlok ke 6.400, Purbaya Minta Investor Jangan Takut: Serok Bawah Sekalian!

Program pengadaan jet tempur sendiri menjadi bagian dari upaya modernisasi pertahanan Indonesia. Kerja sama seperti KF-21 juga mencerminkan arah strategi jangka panjang.

Namun dengan belum adanya pengajuan resmi, realisasi program tersebut masih menyisakan tanda tanya. Waktu pelaksanaan menjadi aspek yang belum mendapatkan kepastian.

Situasi ini menunjukkan bahwa kesiapan anggaran belum tentu sejalan dengan kecepatan eksekusi. Di tengah kebutuhan penguatan pertahanan, hal ini menjadi perhatian tersendiri.