Tolak Didikte Pasar Global, Prabowo Instruksikan Kabinet Kunci Harga Sawit dan Komoditas Strategis

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah agresif untuk merebut kedaulatan komoditas strategis nasional. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan lagi tunduk pada mekanisme harga yang didikte oleh negara asing.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat membahas tata kelola ekonomi makro dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Presiden menyoroti ironi posisi Indonesia yang memegang kendali rantai pasok global, tetapi kehilangan posisi tawar dalam penentuan harga.

“Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” tegas Prabowo dikutip dari keterangan pers resmi.

Presiden langsung menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk merumuskan kebijakan baru yang mewajibkan penentuan harga komoditas dilakukan di dalam negeri. Ia juga menyatakan kesiapan pemerintah menyerap komoditas secara domestik jika pasar luar negeri menolak skema harga baru tersebut.

“Kita tentukan harga kita dan kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita ya tidak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri,” lanjut Presiden.

Manuver pemerintah ini didukung data fundamental industri kelapa sawit yang solid. Pada 2025, devisa ekspor minyak sawit Indonesia menembus US$23 miliar atau setara Rp391 triliun.

Baca Juga: Alarm Krisis FAO Berbunyi, Indonesia Ambil Kuda-Kuda Jadi Lumbung Pangan Dunia

Baca Juga: Hore! Pemerintah Perpanjang Bantuan Pangan hingga Juni 2026

Kapasitas suplai Indonesia juga mendominasi pasar internasional. Total produksi sawit nasional kini mencapai 56 juta ton, dengan volume ekspor berbagai olahan sawit sebesar 32 juta ton.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengamini sektor crude palm oil (CPO) terus menunjukkan performa positif dan menjadi jangkar utama kinerja ekspor pertanian nasional.

“Komoditas strategis terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya sawit yang mengalami peningkatan ekspor dan memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional,” ujar Amran.

Lebih lanjut, paradigma baru ini tidak hanya menyasar sektor agribisnis. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan ultimatum Presiden berlaku untuk seluruh sumber daya alam strategis Indonesia.

Pemerintah menolak mengobral murah aset bangsa dan memilih menjadikan kekayaan alam sebagai cadangan investasi masa depan jika harga pasar global tidak menguntungkan.

“Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri,” ungkap Sudaryono.

“Jika asing menolak beli pakai harga kita, tidak masalah. Kita gunakan sendiri. Biarkan sisa tambang tertidur di bawah tanah ketimbang obral murah,” lanjutnya.

Baca Juga: Surplus Beras Hampir 4 Juta Ton, Pemerintah Sikat Mafia Pangan Demi Margin Petani

Baca Juga: Cadangan Beras Cetak Rekor 5,3 Juta Ton, Wamentan Sudaryono: RI Siap Jadi Pemasok Pangan Global

Bagi pemerintah, merombak aturan main perdagangan global dinilai menjadi syarat mutlak untuk mengamankan kedaulatan bangsa dan kemandirian ekonomi.

“Kita tuan rumah di tanah sendiri, saatnya tentukan aturan main,” pungkas Sudaryono.