Kemenkeu Soroti Tiga Tantangan Utama Dorong Revolusi Ekonomi Daerah

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kementerian Keuangan terus memperkuat dukungan fiskal kepada daerah. Hingga April 2026, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37% dari pagu APBN.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai layanan dasar seperti pembayaran gaji, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), program kesehatan, hingga tunjangan guru.

Selain melalui transfer fiskal, pemerintah juga mendorong pembiayaan kreatif untuk pembangunan daerah melalui special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan, salah satunya PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

PT SMI memiliki mandat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan dengan bunga relatif kompetitif sekitar 6%.

Sejumlah proyek yang telah didukung antara lain pembangunan rumah sakit umum daerah, infrastruktur jalan dan jembatan, hingga pengembangan kawasan pariwisata.

Pemerintah juga menyebut skema cicilan pembiayaan dapat bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat setelah proses pencairan berjalan.

Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui PT SMI tercatat telah mencapai Rp37 triliun untuk mendukung berbagai proyek pembangunan di daerah. "Dan itu yang outstanding juga masih cukup besar," ungkap dia.

Adapun dukungan ketiga dar pemerintah adalah penguatan pendapatan asli daerah. Kementerian Keuangan mendorong modernisasi pajak daerah, pertukaran data pusat daerah, dan penguatan administrasidan peningkatan kapasitas SDM

"Dalam konteks ini Kemenkeu juga hadir di daerah untuk menyusun kajian fiscal regional, mengevaluasi TKD, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta memberikan rekomendasi yang berbasis data," pungkas dia.