Nasib Ribuan Pekerja Dipertaruhkan, Konflik Penutupan Alfamart-Indomaret Kini Disorot DPR

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menyoroti tajam polemik penutupan puluhan gerai ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret, di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ia mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi para pelaku ritel yang telah beroperasi selama belasan tahun di daerah tersebut.

Persoalan ini mencuat setelah puluhan gerai minimarket di Lombok Tengah terpaksa berhenti beroperasi karena dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) setempat.

Darmadi menilai, kebijakan penutupan sepihak akibat regulasi daerah ini tidak boleh dianggap remeh karena dapat merusak iklim investasi.

"Persoalan ini tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menyangkut nasib pekerja dan lapangan kerja masyarakat," tegas Darmadi dalam rapat kerja bersama pemerintah di Senayan, Jakarta.

Menurut Politisi PDI-Perjuangan ini, jika kasus serupa terus berulang tanpa adanya solusi konkret dari pemerintah pusat, keresahan masif bisa melanda dunia usaha nasional dan memicu ketakutan bagi para investor luar daerah yang ingin masuk ke wilayah-wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, Darmadi mendesak pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk segera turun tangan memastikan kepastian hukum dan usaha, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Perdagangan.

Langkah intervensi tersebut dinilai penting agar sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah tidak berjalan tumpang tindih, serta tidak menimbulkan dampak kerugian sosial-ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya di sektor ritel modern tersebut.