Negara Rugi Ribuan Triliun, Eks Menkeu: Era Jokowi Jadi 'Perampokan' Terparah

Fuad menilai kondisi tersebut membuat upaya pembenahan yang kini dilakukan pemerintah tidak akan berjalan mudah. Menurut dia, langkah memperketat pengawasan terhadap sumber daya alam berpotensi menghadapi berbagai bentuk perlawanan dari kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama.

Ia menyebut tekanan bisa muncul melalui berbagai jalur, mulai dari pasar modal, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga lobi-lobi politik.

Karena itu, Fuad mengaku memahami beratnya tugas yang kini berada di tangan Presiden Prabowo. Ia bahkan menggambarkan proses pembenahan tersebut sebagai pekerjaan besar yang membutuhkan tenaga dan kesabaran luar biasa.

“Ada pernah terlontar nggak dari mulut Pak Prabowo, ‘berat ini nyuci piringnya’? Ya, secara tidak langsung memang berat,” katanya.

Salah satu langkah yang menurut Fuad dapat menjadi solusi adalah rencana penguatan kontrol negara terhadap ekspor komoditas strategis melalui skema ekspor satu pintu yang sedang dipersiapkan pemerintah.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk memperketat pengawasan terhadap hasil tambang dan komoditas unggulan agar tidak lagi terjadi kebocoran devisa maupun manipulasi perdagangan.

Meski tantangannya besar, Fuad meyakini Prabowo masih berada di jalur yang benar. 

“Kalau pemerintahnya bersih, serius, dan teguh, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari pemerintah,” ujar Fuad.

Baca Juga: Prabowo Tersandera Jokowi, Dugaan Intimidasi Jelang Deklarasi Gibran Bocor!

Menurutnya, pembenahan tata kelola ekonomi nasional memang tidak bisa dilakukan secara instan. Namun ia optimistis hasilnya akan mulai terlihat dalam beberapa bulan ke depan apabila pemerintah konsisten menjalankan reformasi yang telah direncanakan.

Fuad pun menegaskan bahwa keberhasilan memperbaiki tata kelola sumber daya alam akan menjadi salah satu faktor penentu masa depan ekonomi Indonesia. Jika persoalan tersebut berhasil diselesaikan, manfaatnya diyakini akan dirasakan langsung oleh negara maupun masyarakat luas.

"Penyakit terbesar Republik Indonesia adalah tata kelola sumber daya alam ini. Kalau ini dibenahi, Indonesia bisa bangkit,” pungkasnya.