Skema PI 10% Belum Optimal, Hambatan Nonteknis Masih Hantui Proyek Hulu Migas di Daerah

Didik menjelaskan kesalahpahaman tersebut kerap muncul pada mekanisme carry. Dalam skema ini, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terlebih dahulu menanggung seluruh porsi investasi daerah, yang kemudian dikembalikan melalui bagian pendapatan BUMD saat lapangan mulai berproduksi.

“Sering muncul persepsi daerah punya 10% tapi tidak menerima apa-apa. Padahal itu karena mekanisme pengembalian investasi,” katanya.

Selain persoalan pemahaman bisnis, Didik juga menyoroti pentingnya transparansi dan tata kelola BUMD dalam mengelola dana PI. Menurut dia, keuntungan yang diperoleh dari PI tidak seluruhnya dapat langsung dibagikan karena sebagian perlu dialokasikan untuk investasi dan pengembangan usaha.

“Banyak yang masih berpikir dapat uang lalu dibagi. Padahal sebagian harus ditahan untuk investasi dan pengembangan bisnis,” ujarnya.

Para pelaku industri menilai keberhasilan PI 10% tidak hanya ditentukan oleh besarnya hak partisipasi yang diterima daerah, tetapi juga kemampuan BUMD dalam menjalankan bisnis migas secara profesional serta dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan proyek. Tanpa hal tersebut, tujuan awal PI 10% untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah dikhawatirkan sulit tercapai secara optimal.