Lengkap! Purbaya Beberkan Jurus Pemerintah Dongkrak Ekonomi hingga 2027, Kejar Target 8%
Kredit Foto: Kemenkeu
Pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi dan fiskal yang agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8%-6,5% pada 2027 sebagai jalur menuju target pertumbuhan 8% pada 2029. Strategi tersebut mencakup percepatan investasi, penguatan daya beli masyarakat, hilirisasi industri, pengendalian inflasi, optimalisasi penerimaan negara, hingga pengelolaan APBN yang tetap pruden.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027 sebagai fondasi untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, strategi pertama yang ditempuh pemerintah adalah menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar saling memperkuat dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong ekspansi ekonomi.
"Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029," kata Purbaya saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Rapat Paripurna DPR RI ke-21, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Selain menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah akan mempercepat investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor. Pemerintah juga menempatkan Danantara sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat investasi produktif pada sektor-sektor strategis dan meningkatkan partisipasi investor global dalam pengelolaan aset negara.
Investasi tersebut difokuskan pada sektor yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus menciptakan lapangan kerja dengan tingkat keterampilan dan upah yang lebih tinggi.
Di sisi domestik, pemerintah berupaya menjaga konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya beli masyarakat. Langkah yang ditempuh meliputi efektivitas program perlindungan sosial, stabilitas harga pangan, pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja.
Baca Juga: Purbaya Target Rupiah Berada di Rp16.800-Rp17.500 per Dolar AS pada 2027
Pemerintah juga menyiapkan penguatan sejumlah program prioritas nasional yang dinilai memiliki dampak pengganda besar terhadap perekonomian. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
"Melalui berbagai kebijakan tersebut, aktivitas ekonomi dapat berputar lebih cepat, sektor riil bergerak lebih kuat sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan menggairahkan investasi yang memacu laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8% sampai dengan 6,5% sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029," ujar Purbaya.
Inflasi Dijaga, Rupiah Diproyeksi Rp16.800-Rp17.500 per Dolar AS
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah menargetkan inflasi berada pada kisaran 1,5%-3,5% sepanjang 2027.
Pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas strategis, terutama pangan dan energi. Pemerintah juga mengantisipasi tekanan inflasi impor (imported inflation) melalui koordinasi erat dengan Bank Indonesia.
Dalam kerangka ekonomi makro 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS. Sementara itu, tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada kisaran 6,5%-7,3%.
Baca Juga: Alasan BI Tiba-tiba Naikkan Suku Bunga Jadi 5,5 Persen, Rupiah Tertekan dan Dana Asing Keluar
Baca Juga: Bank Indonesia Tiba-tiba Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,50%
Di sektor energi, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price atau ICP) pada rentang US$70-US$95 per barel guna mengantisipasi tingginya volatilitas harga energi global.
Delapan Klaster Prioritas Nasional
Untuk menopang pertumbuhan yang lebih tinggi, kebijakan fiskal 2027 akan diarahkan pada delapan klaster program prioritas nasional.
Klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Pemerintah juga menyiapkan satu klaster pendukung (enabler) yang mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
APBN 2027 Dirancang Tetap Pruden
Di bidang fiskal, pemerintah menegaskan APBN tetap akan dijaga sehat dan kredibel di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada kisaran 11,82%-12,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan belanja negara diproyeksikan sebesar 13,62%-14,80% PDB.
Dengan asumsi tersebut, defisit APBN 2027 dirancang berada pada rentang 1,8%-2,4% PDB.
Optimalisasi penerimaan negara akan dilakukan melalui penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi, peningkatan kepatuhan wajib pajak berbasis teknologi dan analisis big data, serta penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran agar belanja negara semakin produktif dan tepat sasaran.
Baca Juga: Ekspor RI Dikendalikan Satu Pintu Mulai 2027, DPR Warning Bahaya Sentralisasi
Baca Juga: Pemerintah Incar Wajib Pajak Besar, Grup Usaha, dan Orang Kaya Mulai 2027
Program perlindungan sosial dan subsidi akan diarahkan lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), sementara sinergi belanja pemerintah pusat dan daerah diperkuat untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.
Di sisi pembiayaan, pemerintah menegaskan pengelolaan defisit dilakukan secara inovatif, pruden, dan berkelanjutan. Sinergi dengan Danantara, special mission vehicles (SMV), badan layanan umum (BLU), dan sovereign wealth fund akan diperkuat guna mendukung transformasi ekonomi sekaligus menjaga ketahanan fiskal nasional
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
