Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimbau masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurutnya, partisipasi publik menjadi bagian penting untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru berjalan objektif, adil, dan transparan.
Seruan tersebut disampaikan Dedi saat menanggapi isu dugaan praktik curang yang beredar di tengah proses seleksi masuk sekolah negeri di Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk menyampaikan laporan apabila memiliki informasi maupun bukti terkait pelanggaran yang terjadi.
Dedi meminta setiap laporan disertai data yang jelas, termasuk identitas pihak yang diduga terlibat. Dengan demikian, laporan dapat segera ditindaklanjuti melalui proses hukum maupun pemeriksaan internal pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa dugaan praktik jual beli kursi atau berbagai bentuk pelanggaran lainnya tidak cukup hanya menjadi isu yang beredar di masyarakat. Menurutnya, pihak yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan harus menyampaikan laporan secara terbuka agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mendorong masyarakat untuk melapor, Dedi juga menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan kecurangan dalam pelaksanaan SPMB. Ia menyatakan tidak ada toleransi terhadap tindakan yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam proses penerimaan siswa baru.
Dedi menjelaskan bahwa sistem penerimaan murid baru saat ini telah dirancang secara sistematis untuk meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Karena itu, ia meyakini proses seleksi dapat berlangsung sesuai aturan yang telah ditetapkan.
Ia juga menepis anggapan adanya perlakuan khusus bagi kelompok tertentu dalam proses penerimaan siswa. Menurut Dedi, seluruh peserta mengikuti mekanisme yang sama tanpa pengecualian, termasuk anak-anak pejabat.
Baca Juga: Alasan Dedi Mulyadi Ajak Masyarakat Kelas Menengah Belanja di Warung
Lebih lanjut, Dedi mengajak masyarakat untuk tidak hanya menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia berharap warga ikut mengawasi jalannya SPMB 2026 dan berani melapor apabila menemukan bukti pelanggaran.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi faktor penting untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB. Dengan adanya pengawasan bersama, proses penerimaan murid baru diharapkan dapat berlangsung secara lebih transparan dan akuntabel.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait:
