CORE Ingatkan Pemerintah Perkuat Listrik PLN Sebelum Jalankan Kompor Listrik

Rencana pemerintah menghidupkan kembali program kompor listrik dinilai perlu dibarengi dengan kesiapan pasokan listrik nasional. Tanpa jaminan ketersediaan energi yang memadai, program yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG itu berpotensi menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan hal pertama yang perlu dipastikan adalah kemampuan sistem kelistrikan dalam menopang tambahan konsumsi listrik dari rumah tangga.

"Yang perlu dipastikan oleh PLN adalah apakah suplai energinya mencukupi atau tidak. Kemudian diselaraskan dengan rencana implementasi kompor listrik ini," kata Faisal saat ditemui selepas gelaran diskusi INDEF di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, langkah diversifikasi energi melalui pemanfaatan kompor listrik dapat menjadi instrumen untuk mengurangi impor LPG. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan pasokan listrik yang tersedia.

Untuk itu, Faisal mendorong percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 PT PLN (Persero).

Dalam dokumen tersebut, sekitar 76% atau setara 52,9 gigawatt (GW) dari total tambahan kapasitas pembangkit listrik direncanakan berasal dari EBT. Sementara itu, 24% sisanya atau sekitar 16,6 GW akan ditopang pembangkit berbasis energi fosil yang terdiri atas 10,3 GW gas dan 6,3 GW batu bara.

"Kan sebetulnya dalam RUPTL PLN ada target energi terbarukan yang tinggi. Kalau sekarang energi fosil yang paling besar masih batu bara, kemudian gas, lalu minyak porsinya lebih kecil. Nah, selebihnya itu energi terbarukan. Artinya, ke depan kalau energi terbarukan serius dikembangkan, ini malah bisa mendukung renewable energy dan mengurangi impor minyak," lanjut Faisal.

Selain persoalan pasokan listrik, Faisal menilai implementasi program kompor listrik perlu dilakukan secara bertahap. Menurutnya, kondisi masyarakat Indonesia yang beragam membuat pemerintah tidak dapat menerapkan program tersebut secara serentak di seluruh wilayah.

"Masyarakat kita sangat majemuk, dari yang di desa dan kurang tersentuh teknologi sampai yang sangat maju di perkotaan. Jadi harus ada pilot project. Pilot project-nya di perkotaan dan kota-kotanya juga harus dipilih. Jangan langsung dalam jumlah besar," sambungnya.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang memadai untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan kompor listrik sekaligus memastikan pemanfaatannya berjalan aman dan efisien.

"Sepanjang kompor listrik ini sosialisasinya bagus, kemudian risiko-risiko yang dikhawatirkan konsumen terkait penggunaan kompor listrik diminimalisasi, dan masyarakat memahami cara pakainya yang aman serta efisien, itu penting," ujarnya.

Baca Juga: Bakal Diguyur Anggaran Rp815 Miliar, Bahlil Janji Spesifikasi Kompor Listrik Baru Jauh Lebih Canggih

Baca Juga: Bahlil Usul Program Kompor Listrik Sasar Rumah Tangga 900 kVA

Faisal menambahkan, peningkatan penggunaan listrik di sektor rumah tangga berpotensi memberikan manfaat lebih besar apabila sumber listrik yang digunakan berasal dari energi yang lebih ramah lingkungan.

Hal tersebut, menurutnya, dapat mendukung upaya pengurangan konsumsi gas sekaligus memperkuat agenda transisi energi nasional.

"Kemarin juga kan sudah pernah ada dan sifatnya pilot project. Kalau mau dihidupkan lagi, harus belajar dari pilot project sebelumnya, apa kelemahannya," kata Faisal.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik yang direncanakan mulai dijalankan pada 2027.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Komisi XII DPR RI telah menyetujui anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp815,56 miliar.

"Ini untuk kita mengurangi kebutuhan kita terhadap LPG. Kita mencari bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam yang kita buat. Itu sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat di DPR RI, Senin (15/6/2026).

Program tersebut akan menyasar rumah tangga dengan daya listrik maksimal 900 kilovolt ampere (kVA) sebagai tahap awal implementasi.

"Nah ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kVA supaya rakyat kita di daerah-daerah, di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan kapasitas daya listrik yang mereka miliki," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut didorong oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang mencapai sekitar 80%.

"Kita kan tahu bahwa LPG itu 80 persen kita impor. Dan devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini, itu pasti di atas Rp130 triliun. Subsidinya di atas Rp80 triliun," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan mengedepankan pendekatan teknologi yang berbeda dibandingkan program kompor listrik yang pernah dijalankan sebelumnya.

"Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan teknologi kompor listrik yang lama," katanya.