BI DKI Perkuat Pengawasan Sistem Pembayaran dan Valas Lewat Program TRUST Jakarta

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Transparency, Surveillance, Risk Management for Secure Transactions (TRUST) Jakarta sebagai upaya memperkuat pengawasan dan perizinan di sektor sistem pembayaran dan penukaran valuta asing.

Program tersebut diresmikan dalam kegiatan "Jakarta Secure Payment System Summit (JSPay Summit)".

TRUST Jakarta dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Penukaran Uang Kertas Asing Bukan Bank (PUKA BB), dan Badan Berizin UKA (BB UKA) melalui pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan terintegrasi di wilayah kerja KPwBI Provinsi DKI Jakarta.

Peluncuran program ini dilakukan seiring besarnya peran DKI Jakarta dalam industri sistem pembayaran dan penukaran valuta asing nasional. Hingga Juli 2026, KPwBI Provinsi DKI Jakarta mengawasi 33,83 persen PJP, 30,55 persen penyelenggara PUKA BB, dan 75 persen BB UKA secara nasional.

Dari sisi aktivitas usaha, wilayah kerja KPwBI Provinsi DKI Jakarta juga mencatat kontribusi sebesar 39,67 persen. Tingginya konsentrasi industri tersebut menjadikan penguatan pengawasan sebagai faktor penting untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran nasional.

TRUST Jakarta dibangun melalui tiga pilar utama. Pilar pertama adalah Jakarta Secure Payment Summit (JSPay Summit) sebagai forum penguatan kapasitas industri sekaligus dialog kebijakan antara regulator dan para pemangku kepentingan.

Pilar kedua, Strategic Payment and Resilient Knowledge Forum (SPARK), difokuskan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas lembaga. Sementara pilar ketiga, Payment System on Your View (POV), bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku industri agar semakin tangguh, patuh, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Ketiga pilar tersebut dirancang untuk menjawab tantangan penguatan tata kelola, manajemen risiko, ketahanan siber, serta implementasi Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM). Program ini juga sejalan dengan arah transformasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan standar internasional Financial Action Task Force (FATF).

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Reny Julianie F., mengatakan TRUST Jakarta menjadi wujud komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat pengawasan sistem pembayaran yang mampu beradaptasi dengan perkembangan industri.

"Setiap sistem pembayaran yang aman berawal dari kepercayaan. Di tengah industri yang terus berkembang, pengawasan yang kuat dibangun melalui kolaborasi yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui TRUST Jakarta, kami menghadirkan pengawasan yang lebih responsif dan terpercaya bersama seluruh pelaku industri," ujar Reny.

Baca Juga: Bank Indonesia Umumkan Cadangan Devisa Naik, Tembus 145,6 Miliar Dollar AS

Ke depan, Bank Indonesia berharap TRUST Jakarta dapat semakin memperkuat kolaborasi antara regulator, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem sistem pembayaran yang sehat, aman, andal, dan berdaya saing.

Melalui penguatan kapasitas industri, penerapan tata kelola yang baik, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital, program ini diharapkan mampu mendukung percepatan ekonomi digital nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem pembayaran Indonesia secara berkelanjutan.