Prabowo Satukan Jokowi dengan Semangat Antikorupsi, Pakar: Sulit Dicerna Logika

Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyoroti apa yang disebutnya sebagai paradoks dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan bagaimana semangat pemberantasan korupsi dapat berjalan beriringan dengan dukungan politik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Denny secara khusus mempertanyakan dukungan pemerintah terhadap Jokowi. Ia mengatakan dukungan tersebut sudah membuat pecah komitmen antikorupsi yang disuarakan oleh Prabowo.

Baca Juga: PDIP Heran Guru Malah Diwajibkan Cicip MBG: Apa Gunanya Ahli Gizi di SPPG?

“Lebih-lebih orasi antikorupsi, makin kehilangan gigi, ketika diwujudkan dalam teriakan gegap-gempita: Hidup Jokowi!” kata Denny, dikutip Jumat (21/8/2026).

Menurut Denny, persoalannya bukan sekadar siapa yang didukung secara politik. Ia menilai konsistensi antara narasi pemberantasan korupsi dan tindakan pemerintah menjadi hal yang jauh lebih penting.

“Ada paradoks yang sulit dicerna logika. Presiden Prabowo menyatukan Jokowi dengan semangat antikorupsi,” ungkapnya.

Ia berpandangan bahwa pemberantasan korupsi seharusnya dimulai dari kepatuhan terhadap konstitusi. Menurut Denny, prinsip tersebut tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap koruptor setelah pelanggaran terjadi.

“Tindakan antikorupsi yang paling mendasar seharusnya adalah tidak melanggar konstitusi,” ujarnya.

Denny kemudian mengaitkan pandangannya dengan dinamika politik Pemilu 2024. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah keterlibatan mantan presiden itu dalam kontestasi politik serta pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

“Itu artinya: tidak cawe-cawe dalam pemilu, tidak memaksakan anaknya yang belum siap dan belum waktunya untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia,” tutur Denny.

Baca Juga: Kode Jokowi ke Prabowo Lewat Duduk Sejajar: Siap di Posisi Terdepan Jika Terjadi Suksesi

Bagi Denny, persoalan tersebut menjadi penting karena masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga dari konsistensi antara prinsip yang dikampanyekan dengan sikap politik yang ditunjukkan.