Ramai Keluhan Desil Tak Sesuai, Mensos: Pokoknya Prinsip Kita...

Keluhan masyarakat soal status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belakangan menjadi perhatian. Tak sedikit warga mempertanyakan hasil pemeringkatan kondisi sosial ekonomi mereka karena dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pemerintah tidak menutup pintu bagi masyarakat yang merasa datanya keliru. Ia menegaskan data desil dapat dikoreksi apabila ditemukan ketidaktepatan sasaran.

"Kalau misalnya ada kekeliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka," kata Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (1/9/2026).

Baca Juga: Heboh Poster Kabinet Tangguh, Dedi Mulyadi dan Ahok Dipasang Pimpin Indonesia 2029

Gus Ipul menjelaskan warga yang keberatan dengan hasil pendataan dapat mengajukan pemutakhiran melalui sejumlah saluran resmi. Pemerintah menyediakan Command Center, nomor WhatsApp, hingga aplikasi Cek Bansos sebagai kanal pengaduan dan pembaruan data.

Masyarakat juga tidak harus mengandalkan layanan daring. Warga dapat mendatangi kantor kelurahan atau balai desa setempat untuk meminta pembaruan data melalui operator yang tersedia.

Menurut Gus Ipul, sistem desil bukan sekadar pengelompokan angka, melainkan digunakan pemerintah untuk menentukan penerima program agar lebih tepat sasaran. Masyarakat dibagi ke dalam 10 tingkatan berdasarkan kondisi sosial ekonominya, mulai dari desil 1 hingga desil 10.

Baca Juga: Roy Suryo Diam-Diam Risau di Kasus Ijazah Jokowi? Ade Darmawan: Praperadilan Terus...

Desil 1 mencakup 10 persen kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi paling bawah. Selanjutnya, tingkatan tersebut berjenjang hingga desil 10 yang merupakan kelompok masyarakat paling mampu.

“Dengan adanya pendesilan ini, kita mempertajam sasaran,” ujar Gus Ipul.

Pemutakhiran data juga tengah dilakukan pemerintah dengan mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga di bawah Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Gus Ipul, proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan maupun program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"BPS yang mengendalikan, kita semua membantu melakukan pemutakhiran. Ini penting karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," ucap Gus Ipul.

Dengan data yang semakin akurat, pemerintah nantinya dapat menentukan program berdasarkan kelompok desil secara lebih terarah. Artinya, perubahan atau koreksi data menjadi penting ketika kondisi sosial ekonomi seseorang tidak lagi sesuai dengan klasifikasi yang tercatat.

Gus Ipul mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH) akan difokuskan untuk masyarakat desil 1 dan 2. Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dialokasikan bagi masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4.