Kredit Foto: PLN
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap pembagian target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).
Sebanyak 54,7 GWp akan diarahkan masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), 15,3 GWp menyasar PLTS rooftop dan non-rooftop, sedangkan 30 GWp disiapkan untuk menciptakan permintaan listrik baru dari hilirisasi hingga ekosistem kendaraan listrik.
Staff Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Jisman P. Hutajulu, mengatakan pembagian itu dalam Sarasehan 100 Ekonom yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Kamis (3/9/2026).
“Sasaran dari 100 gigawatt peak ini Bapak-Ibu sekalian, jadi 54,7 gigawatt peak PLTS itu untuk yang ada di nanti di RUPTL Bapak-Ibu sekalian. Kemudian ada 15,3 menyasar untuk rooftop yang dan non-rooftop. Dan yang 30 gigawatt peak yang demand creation itu ada untuk industri hulu hilirisasi ekosistem EV kompor induksi green industry industrial park sama ekonomi khusus yang lain Bapak-Ibu sekalian,” kata Jisman.
RUPTL merupakan peta jalan pengembangan sistem kelistrikan PLN dalam jangka 10 tahun. Dokumen itu memuat rencana pengadaan tenaga listrik, termasuk pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik di wilayah usaha PLN. RUPTL PLN periode 2025–2034 disusun PLN dan disahkan Menteri ESDM melalui Kepmen ESDM Nomor 188.K/TL.03/MEM.L/2025.
Dengan masuknya 54,7 GWp ke dalam RUPTL, porsi terbesar program PLTS 100 GWp diarahkan ke pengembangan sistem kelistrikan PLN. Namun, Jisman belum menjelaskan apakah kapasitas tersebut seluruhnya telah termuat dalam RUPTL PLN 2025–2034 atau akan diakomodasi melalui penyesuaian ke depan.
Selain proyek dalam sistem PLN, pemerintah menyiapkan 15,3 GWp untuk PLTS rooftop dan non-rooftop. Sementara itu, porsi 30 GWp untuk demand creation diarahkan untuk menopang pertumbuhan konsumsi listrik baru dari industri hulu dan hilirisasi, ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), penggunaan kompor induksi, kawasan industri hijau atau green industrial park, serta kawasan ekonomi khusus.
Dalam pemaparannya, Jisman mengaitkan program PLTS 100 GWp dengan upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM impor.
“Jadi awalnya 100 gigawatt peak ini kan diawali dengan bagaimana kita sudah net import BBM pertama ya. Jadi karena kita sudah import kemudian kita menggunakan BBM itu di listrik sekitar 4 juta kiloliter baik yang untuk yang 3T maupun sekitar 2 juta kiloliter maupun sistem yang besar,'' ucap Jisman.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra
Tag Terkait: