ESDM Buka Rincian PLTS 100 GWp, 54,7 GWp Masuk RUPTL PLN

Menurut Jisman, sebagian program PLTS akan diarahkan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) tua dan tidak efisien, terutama di wilayah dengan biaya pokok penyediaan listrik tinggi, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sistem kecil, serta daerah off-grid yang sulit memperoleh pasokan bahan bakar diesel.

“Nah, ini ada beberapa yang akan kita lakukan untuk konversi PLTD ke PLTS ditambah baterai ya. Jadi untuk PLTD yang sudah tua dan tidak efisien kita lakukan replacemen,'' lanjutnya.

Penggantian PLTD akan dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS). Jisman mengatakan baterai diperlukan untuk mengatasi sifat pembangkitan listrik surya yang tidak selalu tersedia, terutama saat malam hari, sekaligus membantu menjaga keandalan sistem kelistrikan.

“Jadi sekarang sudah ada baterai yang BESS yang harganya pun turun Pak, kemudian harga panelnya pun turun sehingga dengan kita nanti mendorong 100 gigawatt peak ini banyak yang kita bisa dapatkan seperti tadi kan gitu ya ada mengurangi ada penyematan sekitar 70 sekian triliun itu ya bapak-bapak sekalian itu sudah kira kita hitung kemudian kita bisa mengurangi impor BBM kemudian mengurangi apa namanya CO2 emisi,” tambahnya.

Jisman juga menyebut BESS dapat digunakan untuk membantu pemulihan kelistrikan saat terjadi gangguan besar atau blackout. Sistem baterai yang telah terisi dapat menyediakan tegangan awal atau fungsi black start agar pembangkit besar dapat kembali beroperasi lebih cepat.

Dari sisi skema bisnis, PLN akan tetap menjadi pembeli listrik atau offtaker program PLTS 100 GWp. PLN juga akan menjalankan proses lelang, sementara peran swasta, PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, Danantara, serta pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden yang masih disiapkan.

“Kalau model bisnisnya saya kira kan offtaker-nya kan tetap PLN ya, offtaker-nya PLN nanti PLN yang melelangkan tinggal nanti seperti apa mekanismenya di dalam apakah nanti ada swasta yang mau gabung dengan PLN sendiri Nusantara Power sama Indonesia Power gitu Bapak-Ibu sekalian atau mungkin ada Danantara yang membiayai saya kira gitu nanti yang menjadi tapi tetap offtaker-nya adalah PLN,'' beber Jisman.

Baca Juga: Monopoli PLN Disorot, Legislator Usul RI Bentuk Dua BUMN Kelistrikan

Baca Juga: Perkuat Layanan Klaim dan Perbaikan Kendaraan, APLN Resmi Gandeng Wahana Wirawan

Jisman menambahkan, ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor utama dalam pengembangan PLTS skala besar. Ia menyebut kebutuhan lahan berkisar satu hektare untuk kapasitas 1 megawatt, meski efisiensi teknologi memungkinkan kebutuhan lahan turun menjadi sekitar 0,8 hektare per MW.

Tahap awal program PLTS 100 GWp telah dimulai melalui 14 proyek berkapasitas total 5,3 GWp. Menurut Jisman, proyek-proyek tersebut sudah siap untuk dilelangkan dan membutuhkan investasi sekitar US$7,7 miliar atau sekitar Rp135 triliun. Pemerintah memperkirakan proyek awal itu dapat menghemat penggunaan BBM sekitar 320.000 kiloliter per tahun.

“Nah, ini ada langkah pertama groundbreaking yang sudah dilakukan di Bali minggu lalu, ada 5,3 gigawatt peak ini sudah ready artinya sudah bisa dilelangkan,'' tutupnya.