Anggaran Bencana Cuma Setara MBG 1 Hari, Loyalis Jokowi Kasih Paham: Biar Gak Sesat...

Anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp491 miliar terus menjadi bahan perdebatan. Angka tersebut dikritik karena disebut hanya setara dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu hari. Namun, loyalis Jokowi Dede Budhyarto meminta publik tidak buru-buru menarik kesimpulan hanya dari satu pos anggaran.

Dede bahkan menyindir pihak yang menurutnya keliru membaca struktur anggaran penanggulangan bencana. Ia menegaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bukan satu-satunya lembaga yang memiliki sumber anggaran untuk menangani bencana di Indonesia.

"Biar nggak diajari sesat, sini Om Dede kasih tahu. Jgn cuma lempar angka Rp491 miliar, lalu bikin kesimpulan seolah anggaran penanggulangan bencana Indonesia cuma segitu. BNPB bukan satu-satunya sumber anggaran penanganan bencana," tulis Dede di akun X. 

Baca Juga: Purbaya Jamin Tambah Anggaran Bencana: Kita Usahakan, tapi Jangan...

Menurut Dede, terdapat sejumlah pos dan lembaga lain yang dapat menopang kebutuhan penanganan bencana ketika situasi darurat terjadi. Ia menyebut Dana Siap Pakai (DSP), Belanja Tidak Terduga APBD, hingga anggaran berbagai kementerian dan lembaga.

"Ada Dana Siap Pakai (DSP) yg dapat digunakan saat tanggap darurat, dukungan Belanja Tidak Terduga APBD, anggaran kementerian/lembaga, TNI-Polri, Kemensos, KemenPU, Kemenkes, Basarnas sampai dukungan pemerintah daerah. Saat terjadi bencana, anggaran juga bisa direalokasi/ditambah sesuai kebutuhan," ungkapnya.

Karena itu, Dede menilai membandingkan anggaran BNPB pada 2025 dan 2026 secara langsung tanpa melihat keseluruhan struktur pembiayaan bencana dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. 

"Jadi membandingkan satu pos anggaran BNPB 2025 vs 2026 lalu menyimpulkan “Prabowo memangkas penanggulangan bencana dari Rp2,01 T menjadi Rp491 M” itu menyederhanakan struktur anggaran sampai menyesatkan konteks," ujar Dede.

Baca Juga: Prabowo Murka Bekas Karhutla Langsung Disulap Jadi Kebun Sawit: Sudah Kelewatan

Kritik terhadap pemerintah, lanjut Dede, tetap sah disampaikan. Namun, ia meminta kritik tersebut dibangun berdasarkan pemahaman terhadap keseluruhan postur anggaran, bukan dengan mengambil satu angka yang dianggap mendukung narasi tertentu.

"Mau kritik pemerintah? Silakan. Tapi kritik yg sehat dimulai dari membaca postur anggaran secara utuh, bukan memilih satu angka yg cocok buat membangun narasi," lanjut dia.

"Katanya, “rajin baca ya adik-adik.”

Setuju. Tapi yg ngajarin juga harus rajin baca. Jangan sampai adik-adiknya malah diajari sesat," pungkas Dede.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar alokasi anggaran untuk mitigasi bencana ditingkatkan secara signifikan. Permintaan itu disampaikan Prabowo dalam rapat penanganan bencana pada Senin (7/9) kemarin.

"Ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," ujar Prabowo.

Instruksi tersebut kemudian mendapat respons dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Ia memastikan pemerintah siap menyesuaikan anggaran untuk kebutuhan mitigasi bencana, meski saat ini masih menunggu perhitungan resmi dari BNPB.

“Nanti kita tingkatkan sesuai permintaan, kan BNPB yang hitung. Nanti kita lihat seperti apa perhitungan BNPB. Kan sekarang saya belum terima [usulan angka tambahan anggaran dari BNPB],” katanya kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).