Reaksi Purbaya Usai Sarannya Diabaikan Pramono: Nanti Saya...

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa  kembali merespons rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun.

Sebelumnya, ia sudah mengingatkan agar Jakarta berhati-hati mengambil keputusan untuk berutang, tetapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan rencana tersebut tetap akan dilakukan.

"Oh ya nggak apa-apa. Kalau mau terbitin, terbitin saja. Kan itu Pemda punya ini sendiri," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Baca Juga: Anggaran Bencana Cuma Setara MBG Sehari, Loyalis Jokowi Kasih Paham: Biar Gak Sesat...

Menurut Purbaya, penerbitan obligasi daerah memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti keputusan untuk menambah utang bisa diambil tanpa pertimbangan matang. Ia kembali mengingatkan Pemprov DKI agar berhati-hati dalam menentukan langkah.

Purbaya juga mengatakan dirinya akan mempelajari lebih lanjut ketentuan mengenai penerbitan obligasi tersebut. Ia mengaku belum mengetahui secara detail sehingga memilih untuk melihat aturan yang berlaku terlebih dahulu.

"Nanti saya pelajari deh. Saya nggak tahu, jadi saya pikir seharusnya sih nggak. Tapi gini, harus hati-hati saja gitu," ujarnya.

Sebelumnya, Pramono telah menyatakan tidak akan mengurungkan niatnya menerbitkan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun. Pernyataan itu disampaikan meski Purbaya sebelumnya meminta pemerintah daerah lebih memilih skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Baca Juga: Purbaya Jamin Bakal Tambah Anggaran Bencana: Kita Usahakan, tapi Jangan...

Pramono mengaku tetap mendengarkan masukan yang diberikan Purbaya. Namun, ia menegaskan bahwa saran tersebut tidak membuatnya mengubah keputusan untuk mengajukan obligasi daerah.

"Kalau sama Pak Purbaya tanggapannya apa pun saya akan dengarkan dan ikuti. Tapi saya tetap akan ajukan (obligasi),” kata Pramono.

Bagi Pramono, kebutuhan dana menjadi alasan utama Pemprov DKI tetap mempertimbangkan penerbitan obligasi. Ia menyinggung pernyataan Purbaya yang menyebut kondisi keuangan DKI memiliki dana cukup, tetapi di sisi lain Jakarta juga diminta membangun berbagai kebutuhan.

“Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit,” ujar Pramono.

Pramono bahkan telah menyiapkan opsi lain apabila rencana penerbitan obligasi daerah tersebut nantinya tidak memperoleh izin. Ia meminta pemerintah pusat mengembalikan dana bagi hasil (DBH) kepada Jakarta.

“Kalau nggak ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu aja,” ucap Pramono.