Mendagri Geram Bantuan Gempa Lambat Tersalurkan, Desak Pemda NTT Segera Cairkan BTT Rp200 Miliar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mencairkan dan menggunakan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp200 miliar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan pascagempa.

Dari total anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi NTT mendapatkan alokasi Rp40 miliar. Sementara itu, delapan kabupaten terdampak masing-masing memperoleh Rp20 miliar.

“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” ujar Tito, dikutip dari keterangan pers, Selasa (8/9/2026).

Tito menyayangkan masih lambatnya realisasi belanja bantuan tersebut di sejumlah daerah. Menurutnya, percepatan penggunaan anggaran diperlukan agar bantuan dapat segera diterima masyarakat terdampak, termasuk yang berada di wilayah pelosok.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan tim asistensi ke lapangan. Tim tersebut bertugas membantu pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran penanganan bencana.

“Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” kata Tito.

Menurut Tito, kondisi infrastruktur dasar di NTT saat ini secara umum telah kembali berfungsi. Infrastruktur tersebut mencakup jaringan listrik, komunikasi, jalan, jembatan, bandara, hingga pelabuhan.

Pulihnya infrastruktur dan mobilitas tersebut diharapkan mempercepat penyaluran logistik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih berada di pengungsian.

Di sisi lain, pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan pendataan rumah warga dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat gempa. Data tersebut akan menjadi dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan perbaikan rumah.

Tito mengatakan pencairan bantuan perbaikan rumah dapat dilakukan setelah kondisi wilayah dinyatakan stabil.

“Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” pungkasnya.

Baca Juga: Kejar Pertumbuhan 8%, Kemendagri Minta Daerah Fokus Cari Akar Masalah Ekonomi

Baca Juga: Kemendagri Larang Pemda Naikkan Pajak demi Kejar PAD

Selain dukungan anggaran, Kemendagri juga berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memfasilitasi penerbitan ulang sejumlah dokumen masyarakat yang hilang atau rusak akibat bencana.

Dokumen yang akan difasilitasi meliputi sertifikat tanah serta dokumen kendaraan seperti surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Penerbitan ulang dokumen tersebut akan diberikan secara gratis.