BRTI Seharusnya Lebih Kuat

WE Online, Jakarta - Pengamat bidang ICT Heru Sutadi berharap lembaga Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memainkan peran sejatinya sebab BRTI memiliki peran yang sangat vital di bidang telekomunikasi.

Menurut Heru, penerapan sanksi oleh BRTI pada operator hanya bisa dilakukan bila lembaga tersebut berani mengambil tindakan.

"Idealnya BRTI adalah lembaga yang lebih besar dan lebih kuat dibanding saat ini karena BRTI-lah pengatur, pengawas, dan pengendali industri telekomunikasi. Peran menkominfo hanya kebijakan saja. Sanksi bisa dijatuhkan BRTI kepada operator yang tidak comply terhadap regulasi yang ada, tergantung keberanian dan kemauan BRTI saja," sebut Heru yang dulu juga pernah menjadi anggota BRTI kepada Warta Ekonomi melalui aplikasi perpesanan, Rabu (16/12/2015).

Seperti diwartakan sebelumnya, BRTI mengeluarkan surat edaran terkait penertiban registrasi kartu prabayar, yaitu Surat Ketua BRTI Nomor 326/BRTI/X/ 2015.

Penertiban tersebut disinyalir sebagai bentuk teguran dari pemerintah kepada operator telekomunikasi lantaran tidak menerapkan secara optimal aturan registrasi kartu prabayar dan pasca-bayar yang dikeluarkan pemerintah melalui Kemenkominfo. Adapun, aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri (PM) Nomor 23/M. Kominfo/10/2005.

Anggota BRTI Ketut Prihadi Kresna mengatakan dua tahun pasca-diterbitkanya Peraturan Menteri Kominfo Tahun 2005 tersebut evaluasi telah dilakukan pihak pemerintah.

"Operator minta pemerintah tidak usah masuk terlalu dalam hingga level distributor, namun setelah ditunggu-tunggu, nyatanya operator tidak bisa melaksanakan aturan tersebut dengan optimal. Mereka hanya berhasil di gerai-gerai untuk pelanggan pasca-bayar, ternyata untuk prabayar aturan menkominfo hanya di gerainya saja yang diterapkan," pungkasnya.