Dorong Literasi dan Akses Keuangan, OJK Resmikan Pelaku

WE Online, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini, Selasa (22/12/2015), meresmikan Pusat Edukasi, Layanan Konsumen, dan Akses Keuangan UMKM (Pelaku). Upaya ini merupakan bagian dari implementasi pilar dua Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yakni memperkuat infrastruktur yang mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

"Pelaku ini merupakan program OJK wide untuk mendukung fungsi OJK di bidang pengaturan, pengawasan, dan perlindungan," ujar Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Agus Sugiarto dalam acara launching Pelaku di Jakarta.

Dia menjelaskan tujuan dibentuknya Pelaku ialah menyediakan sarana bagi konsumen dan masyarakat di daerah untuk memperoleh informasi mengenai lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan.

"Selain itu juga menyediakan sarana bagi konsumen dan masyarakat di daerah untuk menyampaikan informasi, pertanyaan dan pengaduan di sektor jasa keuangan. Kemudian juga fasilitasi dalam rangka pemberdayaan UMKM dan penyediaan akses ke sektor jasa keuangan," jelas Agus.

Selain tujuan tersebut, pelaku hadir dengan tiga fungsi utama. Pertama, fungsi edukasi dengan kegiatan utama berupa penyusunan dan pelaksanaan program edukasi berikut memastikan ketersediaan materi dan informasi edukasi serta operasionalisasi SiMolek.

Kedua, fungsi layanan konsumen dengan kegiatan utama seperti menerima informasi, menjawab pertanyaan, penanganan pengaduan, dan mengarahkan penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Ketiga, fungsi akses keuangan UMKM dengan kegiatan utama antara lain berupa edukasi dalam rangka pemberdayaan UMKM serta memfasilitasi akses pemberian kredit/ pembiayaan bagi UMKM.

"Dengan kata lain, Pelaku menjalankan fungsi center of excellence di kantor regional/ kantor OJK di daerah melalui penyediaan layanan informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan seluruh stakeholders OJK di daerah," ungkap Agus.

Selain itu, sambung dia, pelaku juga dapat menjadi partner pemerintah daerah dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah.