Soal 'Catut Nama Wapres', Polri Wajib Periksa Ipar dan Keponakan JK

WE Online, Jakarta - Berkembangnya kasus Freeport yang kini menyeret-nyeret nama Wakil Presiden Jusuf Kalla karena terungkapnya pertemuan antara keponakan dan iparnya, Aksa Mahmud dan Erwin Aksa, dengan pemilik Freeport McMoran, James Moffett atau Jim Bob, di tengah isu perpanjangan kontrak Freeport telah menimbulkan kegaduhan. Untuk itu, Polri diminta turun tangan agar kegaduhan itu tidak memunculkan konflik.

"Minta Polri turun tangan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Polri bisa melakukan tindakan preventif agar ini tidak meluas dan menimbulkan konflik," kata Koordinator Indonesia Police Watch Neta S Pane di Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Polri, menurutnya, perlu juga memeriksa dan melanjuti pemeriksaan terhadap aktor-aktor yang diduga terlibat pada kasus ini.

"Kan, ada SE Kapolri tentang ujaran kebencian dan sekarang semua pihak saling tuduh baik di media maupun  social media. Nah, polisi harusnya memeriksa mana dari tuduhan itu yang benar dan mana yang tidak. Periksa semua pihak yang terlibat. Kalau yang menuduh JK terlibat maka harus diperiksa dan kalau tuduhan itu benar maka polisi harus menindaklanjutinya," tegasnya.

Selain itu, polisi juga harus memeriksa apakah kegaduhan kasus "papa minta saham" yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto itu memang benar adanya. Dia meminta agar Novanto tidak dijadikan "tumbal" hanya untuk menutupi perilaku keluarga wakil presiden yang meminta saham.

"Jangan sampai Setya Novanto isu berkembang di masyarakat yang bisa menimbulkan kegaduhan bahwa dirinya istilahnya dijadikan korban yang dimakan oleh 'buaya' karena  mengganggu waktu makan 'buaya' dan berupaya merebut bangkai dari mulut 'buaya' yang sedang menyantapnya. Kalau ini yang terjadi maka polisi juga punya kewenangan memeriksa ipar dan keponakan Jusuf Kalla. Nanti ketahuan apakah pertemuan mereka dengan Jim Bob itu dalam rangka meminta saham juga atau lainnya. Kalau tidak diperiksa yah mana kita tahu. Setya  Novanto saja diperiksa oleh DPR kan," tandasnya.