Menlu Retno Tegaskan OKI Harus 'Go Beyond Business as Usual'

WE Online, Istanbul - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan Council of Foreign Ministers dalam rangka persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyatakan OKI harus mampu menjawab tantangan baru dunia.

"Oleh karena itu, OKI harus mampu menjalankan kegiatan tidak berdasarkan business as usual," kata Menlu Retno dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Lebih lanjut, Menlu Retno menekankan kembali perlunya persatuan dalam OKI. Ia menegaskan persatuan itu dibutuhkan oleh OKI dalam rangka menghadapi berbagai tantangan terkini di dunia Islam.

"Negara anggota OKI memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus mempromosikan Islam sebagai rahmatan-lil-alamin. Charter OKI memandatkan negara anggota untuk menjaga dan mempromosikan nilai Islam yang damai, toleran, setara, adil, dan mengedepankan martabat manusia," ujarnya.

Terkait banyaknya konflik di negara negara OKI, menlu menyampaikan pentingnya OKI untuk dapat menyelsaikan perbedaan dan konflik secara damai. Untuk itu, imbuhnya, Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara anggota terhadap inisiatif Indonesia agar OKI membentuk OIC Contact Group on Peace and Conflict Resolution yang diharapkan dapat membantu membahas dan mencari solusi secara damai dari berbagai konflik yang ada di dunia Islam.

"Negara-negara OKI juga harus bekerja sama untuk membantu mengatasi masalah migrasi ireguler di Eropa dan Laut Andaman. Tanpa perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di negara asal isu migran ireguler akan terus menjadi masalah," paparnya.

Pertemuan Council of Foreign Ministers OKI diselenggarakan di kota Istanbul, Turki, pada tanggal 12-13 April 2016 sebagai persiapan untuk KTT OKI ke-13. Sementara untuk KTT OKI ke-13 akan berlangsung pada tanggal 14-15 April 2016. Delegasi RI pada KTT tersebut akan dipimpin oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Adapun, di sela-sela pertemuan tersebut, Menlu Retno menyempatkan diri melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Malaysia. Dalam pertemuan bilateral tersebut kedua menlu sepakat agar negosiasi perbatasan maritim dapat diintensifkan.

"Penunjukan utusan khusus diyakini akan mampu mempercepat upaya penyelesaian perbatasan maritim. Penyelesaian perbatasan maritim ini akan membantu mencegah insiden terkait nelayan dua negara," jelasnya.

Selain itu, dua menlu juga melakukan tukar pikiran mengenai pentingnya peningkatan keamanan di wilayah perairan ASEAN, termasuk di wilayah yang sering terjadi penyanderaan.

"Keamanan wilayah perairan ini akan sangat berdampak pada pembangunan ekonomi ASEAN," pungkas Menlu Retno.