Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        BI Sebut Konversi Minyak ke Gas Hemat Anggaran Rp197 Triliun

        BI Sebut Konversi Minyak ke Gas Hemat Anggaran Rp197 Triliun Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Bank Indonesia (BI) menyatakan program konversi dari minyak tanah ke LPG 3 kilogram (kg) yang dilakukan pemerintah sejak 2007 telah berhasil menghemat anggaran. Bank sentral mencatat selama 10 tahun berjalan, program tersebut telah mampu memberikan penghematan kepada pemerintah senilai Rp197 triliun.

        Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, program konversi dari minyak tanah ke LPG 3 kg merupakan langkah luar biasa yang dilakukan Kementerian ESDM kala itu.

        "Kami ingin mencatat bahwa satu langkah yang luar biasa strategis yang dilakukan Kementerian ESDM adalah ketika 2007 melakukan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Dan menurut catatan BI selama 10 tahun sejak 2007-2017 paling tidak sudah bisa membuat saving Rp197 triliun. Hanya karena komitmen bahwa kita tidak terus pakai minyak tanah," katanya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (13/4/2017).

        Meski demikian, Agus menilai subsidi LPG 3 kg yang dilakukan saat ini kurang tepat sasaran. Hal ini lantaran dari sekitar 57 juta penerima tidak semuanya berhak mendapatkan subsidi. Menurutnya dari total itu hanya 25,7 juta saja masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi.

        "Ternyata 57 juta penerima tidak semua harus menerima subsidi. Karena banyak yang sebetulnya lebih mampu dan tidak seharusnya dia menerima," imbuh dia.

        Makanya, dirinya pun menyambut baik bila pemerintah memutuskan untuk menyalurkan subsidi LPG 3 kg dengan kartu agar lebih tepat sasaran.

        "Sekarang bantuan subsidi akan dilakukan dengan subsidi konkret dari pemerintah dalam bentuk kartu, yang digabung dengan kartu keluarga sejahtera. Jadi saya menyambut baik, Kementerian ESDM tidak ego sektoral dan sudah dimasukkan di satu kartu. Kalau tidak, nanti rakyat bingung," tukasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Fajar Sulaiman
        Editor: Dewi Ispurwanti

        Bagikan Artikel: