Biar Gak Berlarut-larut, DPR Kasih Saran Tangani Polemik Jiwasraya

Masalah Jiwasraya menambah jajaran Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) dengan tata kelola buruk. Persoalan yang dihadapi perusahaan tersebut bermula dari kegagalan program JS Proteksi Plan.

JS Proteksi Plan merupakan produk bancassuranace yang memberikan manfaat asuransi jiwa berupa santunan meninggal dunia, bukan dan atau karena kecelakaan atau cacat tetap total karena kecelakaan. Premi (sekaligus) minimal Rp50 juta dan maksimal Rp5 miliar.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly menjelaskan bahwa sebagian besar dana yang dikumpulkan dari program JS Proteksi Plan diinvestasi ke pasar saham (repo saham) dan reksa dana.

Baca Juga: Kasus Jiwasraya Sampai ke Telinga Rizieq, Sang Habib Ikut Berkelakar. . .

"Kita tahu bahwa repo saham (repurchase agreement) merupakan pinjaman yang diberikan dengan agunan berupa saham. Suku bunga cukup tinggi karena risikonya juga tinggi. Kondisi pasar yang fluktuatif menyebabkan return saham cenderung menurun dan menyebabkan kondisi keuangan Jiwasraya tertekan," ungkap Junaidi dalam keterangannya, Senin (6/1/2020).

Total nilai klaim program investasi Saving Plan dari tujuh mitra bancassurance mencapai Rp16,42 triliun. Secara total, konsumen Jiwasraya kurang lebih 6 juta. Pada 2009, aset Jiwasraya mencapai Rp5,4 triliun, terus meningkat hingga mencapai Rp45,6 triliun pada 2017.

Laba perusahan juga meningkat dari Rp356 miliar pada 2009 menjadi Rp360 miliar pada 2017. Pada 2018 dan 2019 (September) perusahaan rugi masing-masing Rp15,8 triliun dan Rp13,7 triliun.

Baca Juga: Nah Lho! Erick Thohir Bilang Perampok Jiwasraya Mulai Gerah, Kayak Cacing Kepanasan!

Legislator asal Lampung ini melanjutkan, kalau dilihat asetnya, penempatan pada reksa dana hampir 50%, ke saham sekitar 17% tanah dan bangunan 17% deposito berjangka dan obligasi korporasi masing-masing 11% dan 4,5%. Liquid asset perusahaan pun sedikit.

Selain masalah kegagalan program JS Proteksi Plan, Junaidi menjelaskan terdapat persoalan lainnya lewat manipulasi laporan keuangan. "Pada 2017 misalnya, perusahaan (manajemen lama) melaporkan laba bersih sekitar Rp2,4 triliun (unaudited). Sementara menurut audit PwC, laba hanya Rp360 miliar. Berbagai masalah tersebut tentunya krusial untuk dilakukan audit investigasi, bahkan urgensi untuk dilakukan pembentukan pansus di DPR," tutup Junaidi.