Gerindra Desak Jokowi Copot Moeldoko, Kenapa Lagi Nih?

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Arief Poyuono ikut merespons desakan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. Terlebih desakan tersebut semakin tinggi usai munculnya kasus skandal PT Jiwasraya dan Asabri.

Ia pun mendesak Presiden untuk menangkap dan mengungkapkan pelaku kejahatan atau perampok Jiwasraya dan Asabri.

"Sudah saatnya Kangmas Joko Widodo untuk konsentrasi dalam penegakan hukum terutama lebih ditekankan pada kinerja Kejaksaan Agung yang harus bisa mengembalikan dana Jiwasraya dan Asabri yang dirampok oleh Heru Hidayat, Hary Prasetyo Cs serta menghukum semua pelaku perampokan Jiwasraya dan Asabri seberat beratnya," katanya kepada wartawan, Sabtu (11/1/2020).?

Baca Juga: Penyelamatan Jiwasraya Bisa Terganggu kalau Politiknya Gaduh

Baca Juga: Berencana Bongkar Korupsi Asabri, Mahfud MD Segera Panggil Sri Mulyani dan Erick Thohir

Lanjutnya, bukan tanpa sebab, ia meyakini bahwa perampok Jiwasraya dan Asabri mendapatkan dukungan dan perlindungan dari orang-orang dekat Presiden Jokowi.

"Jadi dengan mandat dari rakyat, Kangmas (Jokowi) tidak boleh ragu-ragu untuk menyikat semua orang lingkaran Kangmas yang dekat dengan para perampok Jiwasraya dan Asabri," harapnya.

Diketahui, seperti Hary Prasetyo yang dimasukkan sebagai staff di KSP dibawah pimpinan Moeldoko pada saat Jiwasraya hancur.

"Ini bukti kalau perampok Jiwasraya itu ada disekitaran kangmas Joko Widodo, karena itu Kangmas harus mengevaluasi Moeldoko atau mencopot Moeldoko yang telah menempatkan Hary Prasetyo dengan alasan tidak tahu siapa Hary Prasetyo," tegasnya.

Sambung dia, padahal kasus Jiwasraya sudah meledak pada 2018 lalu dengan mengalami kesulitan membayar polis para pemegang polis.

Kemudian, Asabri yang dibobol hingga 10 triliun ini juga ebagai bentuk perampokan yang paling mengerikan sepanjang sejarah di era Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, ia mengatakan jangan sampai Asabri gulung tikar dan dana prajurit TNI Polri hilang. Akibatnya, bisa memicu kemarahan yang punya dana di Asabri.

"Kangmas jangan pernah menyetujui untuk menalangi gagal bayar polis Jiwasraya dengan uang negara. Jangan ikuti jejak SBY seperti menangani kasus Bank Century," tukasnya.