Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        SBY Ikut Nimbrung Kasus Jiwasraya, Mahfud MD: Dorongan Kami Lebih Kuat Pak!

        SBY Ikut Nimbrung Kasus Jiwasraya, Mahfud MD: Dorongan Kami Lebih Kuat Pak! Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY yang membandingkan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Bank Century.

        Ia menegaskan bahwa dorongan pemerintah dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi di Jiwasraya jauh lebih kuat dari SBY.

        "Saya kira dorongan kami lebih kuat daripada dorongan Pak SBY," kata dia, di kantornya, Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

        Baca Juga: Komentar SBY Soal Jiwasraya Buat Pasar Modal Bergejolak

        Baca Juga: SBY Curiga: Beneran Duit Jiwasraya Dipakai untuk Pemilu 2019?

        Diberitakan sebelumnya, SBY menyampaikan padangan terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang ditaksir mencapai angka Rp13 triliun.

        Menurut SBY, kasus PT Asuransi Jiwasraya dan skandal jasa asuransi pelat merah lainnya, yakni Asabri, tak pelak menciptakan kegaduhan politik.

        "Saat ini, krisis keuangan Jiwasraya menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Kegaduhan politik terjadi, termasuk di kalangan parlemen, wakil rakyat. Rumor dan desas-desus mulai berkembang. Menyasar ke sana ke mari. Fakta dan opini bercampur aduk," tulis SBY dalam akun Facebooknya, seperti dikutip, Selasa (28/1).

        Bahkan SBY menyebut selain Jiwasraya dan Asabri, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain juga disebut memiliki permasalahan keuangan yang serius.

        "Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi. Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja. Bukan pansus."

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: