Rem Anies Diinjek Jokowi

Rem mendadak yang diinjek Anies Baswedan, Oktober 2020 karena Covid-19 di Jakarta mengganas, kini diinjek Presiden Jokowi. Mulai pekan depan, Pemerintah Pusat sudah memutuskan memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara serentak di Jawa-Bali. Beda dengan Anies yang sempat di-bully, keputusan Jokowi injek rem ini justru disambut positif karena perkembangan Covid memang semakin menggila dan mencemaskan.

Sebelum PSBB serentak Jawa-Bali diumumkan, Jokowi memberi sejumlah clue (petunjuk) saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Penanganan Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi bersama para menteri dan gubernur, di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Sebagian peserta Ratas hadir di Istana Negara, sebagian lagi mengikuti secara virtual.

Di awal pidatonya, Jokowi memaparkan strategi penanganan pandemi. Urutannya, tetap sama dengan sebelumnya. Pertama, penanganan kesehatan. Kedua, perlindungan sosial. Ketiga, pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Mensos Risma Viral, Netizen: Please, Abis Ini DKI-1 Bu, Please

Setelah itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, menyinggung lockdown yang kembali diberlakukan sejumlah negara. "Bangkok lockdown, Tokyo dinyatakan dalam keadaan darurat, London juga di-lockdown. Kemudian, seluruh Inggris juga di-lockdown. Karena penyebaran Covid-19 yang sangat eksponensial," paparnya.

Kepala Negara menekankan, penanganan pandemi tidak lagi cukup dengan kerja keras. Tapi, kerja mati-matian. Agar 3T (testing, tracing, dan treatment) dan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) bisa benar-benar diterapkan di lapangan. "Sekali lagi, di lapangan," tegas Jokowi. Air mukanya kelihatan kesal, ketika mengulang ucapan itu. 

Pasalnya, dari hasil survei yang dikantongi Jokowi, motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan di masyarakat mulai kendor. Ia meminta para gubernur mendisiplinkan kembali protokol kesehatan. "Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, ini berkurang," tandasnya.

Setelah Ratas, Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto tampil di hadapan awak media mengumumkan PSBB serentak se-Pulau Jawa dan Bali. PSBB diterapkan mulai 11 Januari sampai 25 Januari 2021, atau selama 2 pekan.

Alasannya, seluruh provinsi di wilayah Jawa dan Bali memenuhi salah satu dari empat parameter yang telah ditetapkan untuk PSBB. Pertama, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3 persen. Kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional atau di bawah 82 persen. Ketiga, kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional atau sekitar 14 persen. Keempat, tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70 persen.

Meskipun dilakukan serentak se-Jawa dan Bali, Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan, penerapan PSBB dilakukan secara mikro, sebagaimana arahan Jokowi sebelumnya. "Nanti pemerintah daerah, gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut," kata Airlangga, di Istana Negara.

Ada 8 poin yang diatur dalam PSBB serentak se-Jawa dan Bali ini. Pertama, pembatasan tempat kerja dengan work from home (WFH) 75 persen. Kedua, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Ketiga, kapasitas tempat ibadah dibatasi 50 persen. Keempat, jam buka pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 19.00 WIB. Kelima, kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

Keenam, kegiatan konstruksi masih diperkenankan beroperasi tapi dengan protokol kesehatan ketat. Ketujuh, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat masih diperkenankan, Kedelapan, kapasitas dan jam operasional transportasi diatur. "Kami tegaskan, ini bukan pelarangan kegiatan, tetapi pembatasan," sambung Airlangga.

Pembatasan ini memang mendesak dilakukan. Pasalnya, kasus mingguan Covid-19 di Indonesia naik cukup signifikan. Dari 48.434 kasus di Desember 2020, menjadi 51.986 kasus di awal Januari 2021.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyebut, ada peningkatan kasus antara 30 sampai 40 persen setiap usai libur panjang. Sementara, sebelum libur Natal dan Tahun Baru, kondisi rumah sakit di sejumlah daerah dilaporkan sudah penuh. “Ini (penambahan kasus) akan memberikan tekanan ke rumah sakit kita yang ada. Akan memberikan tekanan ke tenaga kesehatan kita yang ada," ujar Budi, di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data zona risiko, kini ada 54 kabupaten/kota punya risiko tinggi, 380 kabupaten/kota risiko sedang, dan 57 kabupaten/kota risiko rendah. Hanya 11 kabupaten/kota yang tidak punya kasus Covid-19.

Mendengar keputusan ini, Anies manut. Sikap Anies ini tergambar dari pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Kata politisi Partai Gerindra itu, kebijakan Pemerintah Pusat sama dengan kebijakan Pemprov DKI. "Kami menyambut baik itu, yang sejujurnya ini sesuai dengan yang kami dan daerah lain butuhkan. Termasuk integrasi dengan Jabar (Jawa Barat) dan Banten," tutur Riza, di Balai Kota Jakarta, kemarin.

PSBB serentak se-Pulau Jawa sebetulnya sudah disuarakan epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman jauh-jauh hari. Makanya, dia mengapresiasi langkah pemerintah dengan keputusan itu. "Ini ada progress. Walaupun tidak ideal sekali, tetap kita apresiasi. Sambil terus diingatkan bahwa PSBB itu adalah strategi tambahan," kata Dicky, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Strategi lain yang tidak kalah penting, kata dia, adalah diperkuat 3T, isolasi, dan karantina. Terutama di Jawa. Di luar Jawa, juga penting diantisipasi agar tidak sampai mengalami kondisi seperti di pulau Jawa. "Harapan saya, setelah 2 pekan PSBB, dievaluasi. Yang jelas tidak akan cukup, selesai dalam 2 pekan. Setidaknya perlu 1 bulan atau 1,5 bulan," usul Dicky.