Diwanti-wanti Lewat Demonstrasi, Pelapor PBB Berpesan ke Junta: Perhatian Jenderal, Anda Akan...

Sejumlah pengunjuk rasa masih berkumpul di berbagai wilayah di Myanmar, walau kendaraan-kendaraan lapis baja terlihat bersiaga. Jam malam juga diberlakukan.

Di tengah aksi protes yang terus berlanjut, junta memutuskan untuk melakukan pemblokiran total jaringan internet di Myanmar. Operator telekomunikasi mengatakan, mereka diminta mematikan layanan dari pukul 01:00 hingga 09:00 waktu setempat, dari Minggu (14/2/2021) sampai Senin (15/2/2021).

Baca Juga: Pelayan Publik Lumpuh Akibat Demonstrasi Sipil di Myanmar

Pemblokiran akses internet dilakukan setelah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), meminta agar pengamat diizinkan masuk ke Myanmar. Permintaan itu dilakukan setelah melihat rekaman video streaming yang dibagikan di media sosial, yang menggambarkan pergerakan pasukan militer ke sejumlah wilayah Myanmar.

Lembaga pemantau internet, NetBlocks mengklaim, pemblokiran akses internet, membuat Myanmar saat ini berada dalam situasi offline, atau tidak dapat diakses sama sekali. Selain itu, media setempat juga mengatakan, setidaknya lima jurnalis yang meliput aksi protes ditahan karena menayangkan gambar beberapa orang yang terluka dalam insiden tersebut.

Di kota Myitkyina, di Negara Bagian Kachin, tembakan terdengar saat pasukan keamanan bentrok dengan demonstran anti kudeta. Tidak diketahui apakah yang ditembakkan adalah peluru karet atau peluru tajam.

Di Yangon, kendaraan lapis baja terlihat berlalu-lalang untuk pertama kalinya sejak kudeta dua pekan lalu. Para biksu dan insinyur memimpin unjuk rasa di kota itu, sementara pengendara sepeda motor melewati jalan-jalan Ibu Kota, Nay Pyi Taw.

Seorang dokter di sebuah rumah sakit di Nay Pyi Taw mengatakan kepada BBC bahwa pasukan keamanan melakukan penggerebekan malam hari di rumah-rumah. “Saya khawatir, karena pemerintah menyatakan jam malam pukul 20:00 dan 04:00, tapi ini memberi polisi dan tentara waktu untuk menangkap orang-orang seperti kami,” kata dokter tersebut, yang tidak ingin disebutkan identitasnya karena alasan keamanan.

“Sehari sebelumnya mereka menyelinap ke dalam rumah, merobohkan pagar, masuk, dan menangkap orang,” sambungnya.

Terkait kabar-kabar mengkhawatirkan itu, Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS), Inggris dan Uni Eropa untuk PBB, mendesak pasukan keamanan untuk tidak membahayakan warga sipil. “Kami menyerukan pasukan keamanan untuk menahan diri dari kekerasan terhadap demonstran, yang memprotes penggulingan pemerintahan yang sah,” bunyi pernyataan bersama para Dubes.

Pelapor Khusus PBB, Tom Andrews mengatakan, upaya junta mengekang gerakan protes yang berkembang di negara itu menunjukkan keputus-asaan. Sama dengan deklarasi perang terhadap rakyatnya sendiri.

“Perhatian jenderal: Anda AKAN dimintai pertanggungjawaban,” tulis Andrews di Twitter.

Seruan juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres. Dia mendorong pihak berwenang untuk memastikan hak berkumpul secara damai sepenuhnya dihormati. Dan para demonstran tidak dikenakan aksi represif.

Melalui juru bicaranya, Guterres juga meminta junta untuk segera mengizinkan diplomat Swiss, Christine Schraner Burgener mengunjungi Myanmar untuk menilai situasi secara langsung. Kedutaan Besar AS di Myanmar juga menyarankan warga AS untuk mengikuti aturan jam malam yang diber­lakukan junta.