Utang Indonesia di 2024 Sudah Rp10 Ribu Triliun, Ibu Kota Yakin Nih jadi Dipindah?

Sejumlah ekonom melihat proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebaiknya tidak dilanjutkan saat ini, karena pemerintah sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Ekonom senior Emil Salim mengatakan proyek ibu kota negara (IKN) membuat perhatian pemerintah dalam menghadapi pandemi terpecah.

"Dalam keadaan ini harus bertempur di dua bentuk. Pertama tenaga yang harus pindah, ke dua bertempur untuk Covid-19,” kata Emil dalam diskusi terkait pemindahan ibu kota secara virtual, Jumat.

Dia menawarkan alternatif jika pemerintah ingin meneruskan proyek tersebut, yaitu membuat dua ibu kota.

Pertama ibu kota negara yang berisi presiden, wakil presiden, dan sekretariat negara, kata dia. Ke dua, ibu kota proklamasi yang berisi kementerian dan lembaga lainnya.

"Supaya jangan buang waktu untuk pindah,” tutur Emil.

Strategi ini, menurut dia, masuk akal agar persoalan pandemi Covid-19 lebih dulu bisa diatasi. Menurut Emil, kondisi Jakarta sebagai ibu kota sudah tidak ideal dengan beragam permasalahan yang tak kunjung usai seperti kemacetan dan banjir.

Namun, hal ini seharusnya bukan jadi alasan pemindahan ibu kota., bahkan harus diatasi terlebih dahulu. “Sikap negarawan itu menghadapi permasalahannya, bukan dihindari,” jelas Emil.

Sementara, ekonom Fadhil Hasan mengatakan dalam kurun 100 tahun, setidaknya adalah 30 negara di dunia yang memindahkan ibu kotanya, sehingga proyek ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah.

Dia meminta pemerintah melakukan kajian serius terhadap faktor-faktor penyebab gagalnya pemindahan ibu kota di negara lain. Menurut dia, Indonesia saat ini tidak memiliki kapasitas ekonomi dan keuangan untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.

"Utang pemerintah diperkirakan akan berjumlah Rp10.000 triliun pada 2024, itu sudah cukup membebani perekonomian,” ujar dia.