Menkeu Amerika Bikin Pernyataan Menyesatkan, China Kirim Kecaman Tak Terduga

China mengecam pernyataan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen tentang 'front persatuan' AS-Eropa' melawan 'praktik ekonomi tak sehat' dan pelanggaran hak asasi manusia China. Pernyataan itu Yellen sampaikan dalam pertemuan dengan pejabat Uni Eropa di Brussels.

"China sangat menyesalkan dan menolak pernyataan Menteri Keuangan Yellen," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhou Lijian, Rabu (14/7/2021).

Baca Juga: Taliban Girang saat Tahu China Mau Berinvestasi di Afghanistan

Pertemuan Yellen di Brussels bagian dari upaya pemerintah Presiden Joe Biden untuk memperkuat kembali hubungan dengan Eropa, sekutu lama AS setelah hubungan tersebut dirusak kebijakan 'America First' mantan Presiden Donald Trump.

"Bersama-sama kami perlu melawan ancaman pada prinsip-prinsip keterbukaan, persaingan sehat, transparansi dan akuntabilitas," kata Yellen berdasarkan teks pidato yang dirilis Departemen Keuangan AS.

"Tantangan-tantangan ini termasuk praktik persaingan tidak sehat, perilaku memfitnah dan pelanggaran hak asasi manusia China, semakin kami lawan ancaman ini dengan front persatuan, semakin sukses perlawanannya," tambah Yellen.

Zhou menolak kritik tersebut dengan mengatakan Beijing 'selalu mendukung dengan tegas' sistem perdagangan multilateral di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Partai Komunis China yang berkuasa juga membantah tuduhan pencurian teknologi.

China juga membantah menekan perusahaan AS atau perusahaan asing lainnya untuk menyerahkan teknologi mereka sementara melindungi teknologinya sendiri dan industri lainnya dari persaingan usaha melanggar komitmen-komitmen WTO.

Pemerintah Eropa juga frustasi perusahaan-perusahaan mereka dilarang memiliki sebagian besar aset di China. Sementara perusahaan China terkadang yang dibiayai bank negara dapat menghabiskan miliaran dolar untuk membeli teknologi dan merek asing.

Beijing juga membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnik minoritas muslim di Xinjiang. Dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri yang dirilis Senin (12/7/2021) lalu pemerintah Biden kembali menuduh China melakukan genosida di Xinjiang.

"AS terobsesi bermain-main dan mengaduk-aduk kebohongan terkait Xinjiang, AS tidak memiliki posisi untuk menghakimi situasi hak asasi manusia di negara lain, mereka seharusnya berusaha memecahkan masalah pelanggaran hak asasi manusianya sendiri," kata Zhao.

Washington dan Uni Eropa memberlakukan larangan perjalanan dan menerapkan sanksi finansial pada pejabat China yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.

"Kami tidak menggertak dan menerapkan sanksi pada setiap kesempatan, kami juga tidak menjalankan yurisdiksi pada perusahaan-perusahaan negara lain," kata Zhao menyinggung sanksi-sanksi AS.