Kredit Foto: Biro Pers, Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan kembali instruksikan kepada Polri agar tak ragu mengusut mafia tanah.
Hal tersebut ditegaskan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (22/9/2021).
Baca Juga: Ferdinand Soroti Kisruh Demokrat, Protes Bawa Nama Menteri Jokowi
Dalam acara tersebut, Jokowi membagikan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di sejumlah daerah.
Sejumlah penerima pun datang langsung di Istana dan sebagian lain mengikutinya secara virtual.
"Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus-menerus berlangsung dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka," tegas Jokowi mengawali sambutannya.
"Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya. Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama," sambungnya.
Jokowi pun menegaskan pemerintah terus berkomitmen mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.
Mantan Wali Kota Solo ini pun lantas berbicara soal rapat kabinet yang sudah digelar berkali-kali membahas konflik agraria ini.
Tak hanya itu, Jokowi juga kerap mengundang kepala daerah untuk menyelesaikan kasus konflik agraria.
"Saya juga sudah beberapa kali mengundang organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada, banyak konflik telah berlangsung lama bahkan sangat lama," ungkap Jokowi.
"Ada yang puluhan tahun, bahkan sampai 40 tahun, tetapi masalahnya tidak selesai-selesai," lanjutnya.
Sengketa tanah ini merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat. Bahkan, menurut Jokowi, sebagian orang rela datang ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan mereka.
"Hari ini bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang, tahun 2021 saya akan menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang menjadi prioritas di tahun 2021," beber Jokowi.
Jokowi pun kembali menegaskan komitmen soal pemberantasan mafia tanah. Jokowi memerintahkan Polri tegas menindak mafia tanah.
"Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah. Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada," ujar Jokowi.
"Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang mem-backing-i mafia tanah tersebut, perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," imbuhnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq