Integrasi LPNK ke BRIN Akan Bikin Gaduh, Azyumardi Azra: Lebih Baik Pemerintah Fokus ke Hal Positif

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, menilai integrasi lembaga penelitian nonkementerian (LPNK) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menimbulkan kegaduhan yang kian meluas.

"Ini akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu," ujarnya dalam Diskusi Publik Narasi Intitute bertajuk "Persoalan Tata Kelola BRIN dan Masa Depan Birokratisasi Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Indonesia", Jumat (7/1/2022).

Baca Juga: Peneliti Non-PNS Eijkman Dilepas, Mantan Kepala LBM Eijkman: Itu Suatu Kemunduran

Pasalnya, banyak persoalan yang muncul akibat integrasi ini. Misalnya, sebanyak 11.500 pegawai di berbagai lembaga penelitian dipecat tanpa pesangon dan diberikan alternatif yang tidak mungkin ditempuh oleh peneliti.

"Misal disuruh kuliah lagi, apa bisa? Itu tidak mudah. Padahal lembaga-lembaga penelitian, kalau masih ada, membutuhkan kualifikasi," tuturnya.

Ia meminta pemerintah untuk fokus pada hal-hal yang lebih positif dan tidak menimbulkan keributan. "Jangan kita diributkan dengan isu pelemahan KPK atau pelemahan riset," imbuhnya.

Azyumardi merekomendasikan BRIN untuk kembali ke fungsi asalnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Selain itu, ia juga mengusulkan BRIN membuat klasterisasi dalam sistem internalnya. Adapun klasterisasi itu terdiri dari klaster balitbang, pemerinah daerah, perguruan tinggi, dan centre of excellence.

"Jadi, lembaga yang memang digenjot pemerintah untuk riset, termasuk dalam hal ini misal BPPT, LAPAN, BATAN, diefisienkan, tetapi jangan dibubarkan," usulnya.

"Saya kira kalau punya political will, pemerintah ingin negara ini tidak gaduh, kita-kita ini tidak gaduh bisa bekerja yang lain, ya coba diperbaikilah," tutup Azyumardi.