Pesan Mahfud MD untuk Aparat dan Mahasiswa Aksi Demo 11 April: Jangan Terpancing Provokasi!

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku telah berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada Senin (11/4/2022) mendatang. Ia berpesan kepada aparat keamanan untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar aturan hukum.

Koordinasi tersebut dilakukan karena aparat keamanan dan penegak hukum diminta untuk bertugas melakukan pengamanan selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Baca Juga: Tuntutan Mahasiswa Sudah Dijawab, Wiranto Pertanyakan Motivasi Demo 11 April

"Pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya," kata Mahfud usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2022).

"Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi," sambungnya.

Baca Juga: Seribu Mahasiswa Siap Geruduk Istana Merdeka, Ini Kata BEM SI

Selain itu, Mahfud juga mengungkapkan kalau aksi unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi. Karena itu pemerintah membolehkan mahasiswa untuk menggelar unjuk rasa pada dua hari mendatang.

Namun ia mengimbau supaya aksi unjuk rasa itu dapat dilakukan dengan baik tanpa harus melanggar hukum yang berlaku.

"Untuk itu, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum, yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) telah menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2022) lalu. Adapun tuntutan aksi massa adalah menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Demo Mahasiswa 11 April, Suara Pendukung Jokowi Menggelegar: Seujung Kuku pun, Jokowi Tak Takut...

Perwakilan AMI, Bayu Satria Utomo mengatakan, penolakan penundaan Pemilu -- juga perpanjangan masa jabatan Presiden -- perlu disikapi. Tentunya, oleh Joko Widodo selaku orang nomor satu di Indonesia.

"Penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden perlu disikapi langsung oleh Presiden sebagai pejabat tertinggi negara," kata Bayu saat dikonfirmasi, Senin (4/4/2022).

Baca Juga: Takut Presiden Jokowi dan Mahasiswa Jadi 'Korban Klaim', Ini yang Disarankan Adian PDIP

Hingga kekinian, mahasiswa masih menunggu Jokowi untuk membuat pernyataan terbuka menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jika tidak, kata Bayu, mahasiswa mengancam akan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar.