Di Depan Wapres RI, Kepala BP2MI Tandatangani Nota Kesepahaman MPP

Pemerintah Republik Indonesia (RI) masif melakukan pemantapan pelayanan publik. Untuk menunjang pelayanan, maka dibuatlah sistem yang transparan, memacu profesionalisme, dan melahirkan paradigma pelayanan yang handal. Mewujudkan itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (PanRB) RI meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Pengganti sementara Menpan-RB, Tjahjo Kumolo, yakni Prof. Mahfud MD, dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama merupakan ikhtiar yang positif. 

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Akan Hadiri Percepatan Penyelenggaraan MPP

Selasa, (28/6/2022), dilaksanakannya penandatanganan draf akhir Nota Kesepahaman yang melibatkan Kementerian dan Lembaga, termasuk pemerintah daerah.

"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini penting dilakukan. Agar kita punya spirit yang sama tentang pelayanan publik. Bahwa apa yang dilakukan, diperintahkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin adalah untuk melayani rakyat. Pemerintah wajib mendekatkan pelayanan pada rakyat," ujar Mahfud, di Kantor KemenPan-RB, dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (28/6/2022).

Baca Juga: Mewakili Sri Mulyani, Wamenkeu Tandatangani MoU Percepatan Penyelenggaraan MPP

Selanjutnya, Wakil Presiden (Wapres) RI, KH. Ma'ruf Amin yang menyaksikan langsung penandatanganan Nota Kesepahaman menyampaikan apresiasi. Wapres menyebutkan kehadiran Mal Pelayanan Publik mencerminkan adanya inovasi. Dan itulah sikap keterbukaan pemerintah pada rakyatnya.

"Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan. Keterjangkauan, kemanan dan kenyamanan kepada rakyat dalam mendapatkan pelayanan. Program ini mendekatkan rakyat pada pelayanan. Model pelayanan seperti ini memberi kemudahan yang sama pada rakyat," ujar Wapres Ma'ruf dalam sambutannya.

Sementara itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani usai menandatangani Nota Kesepahaman, memberi sambutan antusias. Menurut Benny, upaya mendobrak kegelapan birokrasi telah dilakukan BP2MI sehingga sangat relevan kehadiran MPP akan sangat membantu rakyat dalam mengakses pelayanan.

Baca Juga: Tak Laksanakan Keputusan DPR RI, Kepala BP2MI Dinilai Sudah Lakukan Contempt of Parliament

"Alhamdulillah proses penandatanganan Nota Kesepahaman untuk hadirnya MPP telah kita laksanakan. Yang disaksikan Pak Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin, ini bertanda pemerintah serius mendekatkan pelayanan pada rakyat. Transparansi terus dilakukan, kami BP2MI sangat siap menyambut ini. Karena BP2MI telah running, tinggal kita integrasikan sistemnya saja," tutur Benny, yang juga Waketum DPP Partai Hanura ini.

Untuk diketahui yang hadir dalam kegiatan ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung RI Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Agama RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional.

Baca Juga: BP2MI dan DPR Satu Suara, Mantapkan Pelindungan PMI

Selain Kepala BP2MI, Benny Rhamdani hadir pula pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Perpustakaan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT PLN (Persero), dan PT Taspen.