PDIP Dipilih Sebagai Partai Paling Koruptif, Pilpres 2024 Dinilai akan Sulit

Survei nasional Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) bekerjasama dengan Center for Indonesian Reform (CIR) yang dilaksanakan pada akhir Juli 2022 menunjukkan partai berkuasa PDIP dipilih menjadi partai paling koruptif. 

Peneliti Senior LKSP, Muhsinin Fauzi, menjelaskan survei dilakukan di seluruh wilayah Indonesia: 34 provinsi, 80 daerah pemilihan dan 138 kabupaten/kota yang terpilih secara random. 

Metoda pengambilan sampel dilakukan secara stratified multistage random sampling dengan basis populasi DPT (daftar pemilih tetap) 2019. Dari total populasi ditentukan 1.353 responden yang dapat dianalisis datanya setelah wawancara tatap muka.

Baca Juga: NasDem, Demokrat, dan PKS Merapat ke Anies, PDIP Bakal Ditinggalkan

Diperoleh hasil, publik mempersepsi PDIP sebagai partai paling koruptif (28,7 persen), diikuti Golkar (11,1), Demokrat (10,7) dan Gerindra (2,8). PKS sama dengan Nasdem (2,3) tidak koruptif. 

Muhsinin menjelaskan ini juga berkaitan dengan naiknya dukungan publik terhadap kekuatan oposisi. 

Sangat jelas dipengaruhi pula oleh kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang dipandang buruk dalam beberapa sektor strategis, antara lain pemberantasan korupsi (53,5 persen memandang buruk), lapangan kerja (51,8 persen buruk), ekonomi (47,1 persen buruk), pengentasan kemiskinan (44,8 persen buruk) dan penegakan hukum (40,3 persen buruk). 

Kinerja pemerintah dipandang baik dalam hal pertahanan-keamanan (49,1 dan 51,6 persen) serta penanganan pandemi Covid-19 (50,5 persen baik).

Baca Juga: Ditanya Soal Pilgub Jakarta, Hasto: Tenang, PDIP Punya Banyak Stok

Muhsinin menambahkan konstelasi partai politik di kancah nasional akan bergeser setiap saat, tergantung dari respon publik terhadap kebijakan pemerintah, antara lain menaikkan harga BBM bersubsidi yang berakibat pada kenaikan harga barang dan jasa. 

Baca Juga: PDIP Sempat Usulkan Namanya di Pilkada DKI, Tanggapan Risma: Saya Tidak Tertarik

Disamping itu, juga format koalisi yang akan terbentuk di antara partai-partai dengan mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu akan berdampak elektabilitas.