Ini Tiga Provinsi Paling Agresif Ajukan Dana Bergulir LPDB-KUMKM di 2022

Target penyaluran dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) tahun 2022 adalah sebesar Rp1,8 triliun dengan dua pola penyaluran: Konvensional dan Syariah.

Hingga Oktober 2022, outstanding penyaluran dana bergulir sebesar Rp1,327 triliun. Jadi, masih ada tersisa sekitar Rp473 miliar dana bergulir yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi di seluruh Indonesia.

Baca Juga: LPDB-KUMKM Optimis Capai Target Penyaluran Dana Bergulir Rp1,8 Triliun

"Saya tegaskan, tanpa kolaborasi dengan para Dinas Koperasi, penyerapan dana bergulir akan lambat. Padahal, dana bergulir sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui koperasi," papar Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2022).

Supomo mengungkapkan, Jawa Tengah sebagai provinsi paling agresif dalam mengakses dana bergulir, disusul Jabar dan Jatim. "Kalau ada yang mau mengajukan untuk dibimbing ke LPDB-KUMKM, dipersilakan," imbuh Supomo.

Intinya, lanjut Supomo, pihaknya tidak pernah menolak pengajuan proposal dari koperasi. "Secara umum, ada beberapa proposal yang kita kembalikan. Itu bukan ditolak, tetapi terkendala pemenuhan persyaratan," tandas Supomo.

Menurutnya, jika ada calon mitra yang belum memenuhi persyaratan pengajuan dana bergulir, LPDB-KUMKM akan mendampingi calon mitra tersebut agar mampu memenuhi segala persyaratan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM.

Supomo menambahkan, pendampingan LPDB-KUMKM sangat penting karena masih terdapat koperasi yang pencatatan laporan keuangannya belum sesuai standar dan tidak konsisten. "Saya mohon bantuan dari para Dinas untuk membimbing itu semua bersama-sama dengan kami mendampingi koperasi dari sisi manajemen, tata kelola bisnis hingga laporan keuangan," ujar Supomo.

Supomo menegaskan, hal yang sangat tidak mungkin, LPDB-KUMKM meloloskan koperasi yang tata kelolanya kurang bagus. "Saya berharap kerja sama dengan para kepala dinas untuk bisa mengakses dana LPDB-KUMKM," tukas Supomo.

Masalah lain, lanjut Supomo, terkait perijinan dan jaminan. Sejak awal, LPDB-KUMKM memang menerapkan adanya jaminan. Untuk itu, pihak LPDB-KUMKM turut bekerja sama dengan lembaga penjaminan di berbagai daerah. "Jateng bisa agresif dalam mengakses dana bergulir karena pemerintah daerahnyanya selalu berdampingan dengan Jamkrida," ulas Supomo.

Baca Juga: Tingkatkan Kapasitas SDM Koperasi, LPDB-KUMKM Berikan Pendampingan Pengelola KSP Kopdit Obor Mas

Maka, Supomo pun menyayangkan bila ada koperasi yang potensinya bagus, tapi terkendala masalah-masalah tadi sehingga tidak memenuhi persyaratan. "Dari kendala-kendala tadi, LPDB-KUMKM merekomendasikan untuk melakukan pengawasan, yang dimulai dari tingkat kepala dinas hingga jajaran di bawahnya," kata Supomo.

Supomo mengakui, hal itu menjadi lebih ketat karena adanya lembaga OSS, di mana ditemukan tidak konsisten antara legalitas yang satu dengan legalitas lainnya. "Bahkan, ada juga ada Anggaran Dasar yang tidak sinkron dengan operasionalnya," pungkas Supomo.

Berdasarkan data LPDB-KUMKM, penyaluran dana bergulir di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 telah tersalurkan sebesar Rp411 miliar, kemudian di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp156 miliar, dan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp144 miliar.

Supomo berharap, dengan adanya sinergitas dan kolaborasi dengan para stakeholder koperasi maupun UMKM maka akan memberikan akselerasi atau percepatan penyaluran dana bergulir kepada koperasi.