Mas Anies Kena Lagi, Gembong PDIP Sorot Persoalan APBD DKI yang Baru Terserap Setengah: Banyak Campur Tangan TGUPP

Persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang baru terserap setengah dinilai merupakan akibat dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Gembong mengatakan pada tahun 2023, banyak program yang tidak disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kebanyakan justru dibuat oleh TGUPP Anies saat itu.

Baca Juga: Gembong PDIP 'Seruduk' Anies Baswedan Soal Janji Politik: Hanya 5 dari 23 yang Dipenuhi!

"Program yang didaratkan di dinas A sebetulnya inisiatornya bukan kepala dinasnya, tapi mungkin inisiatornya muncul dari TGUPP," kata Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (2/11/2022).

Karena tak dibuat oleh Kepala SKPD, maka eksekusinya jadi lamban. Hal ini akhirnya membuat APBD juga ikut sulit terserap.

"Sehingga dalam eksekusi mereka jadi setengah-setengah, karena itu maka yang terjadi penyerapannya akan rendah," jelasnya.

Selama Anies menjabat, Gembong juga menyebut TGUPP kerap melakukan intervensi terhadap kinerja SKPD DKI. Hal ini membuat Kepala Dinas merasa tertekan dan sulit mengambil keputusan.

"Seorang kepala dinas kan akan merencanakan membuat program, kemudian menganggarkan suatu program kegiatan," tuturnya.

"Tetapi kalau perencanaan program bukan muncul dari dia, ujungnya saat eksekusi kan jadi ragu, itu yang menghambat penyerapan," tambahnya.

Baca Juga: Sudah Nggak Lagi Analisis Hidungnya Jokowi, dokter Tifa Ngaku Sejak Kecil 'Temenan' sama Anies Baswedan: Sama-sama Punya Prestasi!

Karena itu, ia mendukung Heru yang tak membentuk TGUPP seperti Anies. Diharapkan dengan tak adanya TGUPP maka program prioritas bisa dikerjakan dengan baik.

"Ini harus dilakukan percepatan dan eksekusi, karena kemarin ada banyak campur tangan TGUPP, namun SKPD tidak berani ngomong. Ini persoalannya, sehingga menghambat proses penyerapan sangat signifikan," kataGembong.

APBD DKI 2022 

Diberitakan sebelumnya, serapan anggaran DKI Jakarta masih jauh dari 100 persen. Hingga dua bulan jelang berakhirnya masa tahun anggaran pada Senin (31/10) ini, APBD DKI tahun 2022 baru terserap 55,91 persen.

Hal ini diketahui dari situs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, publik.bappeda.net. Berdasarkan laman itu, diketahui realisasi belanja daerah sebesar Rp42,35 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp75,75 triliun.

Baca Juga: Sebut Visi Misi Hanyalah Imajinasi, Anies Ungkit Kerjanya di Jakarta: Kami Tawarkan Kenyataan!

Diketahui, belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Dalam APBD tahun ini, Pemprov DKI alokasikan belanja operasi sebesar Rp61,06 triliun. Namun, yang terealisasi sudah sebanyak Rp38,40 triliun atau sebesar 62,89 persen anggaran yang diserap.

Kemudian, belanja modal dialokasikan sebesar Rp12,93 triliun dengan realisasi sebesar 27,25 persen anggaran yang diserap atau dengan besaran Rp3,53 triliun.

Serapan paling kecil adalah untuk Belanja tidak terduga yang dialokasikan sebesar Rp1,27 triliun dengan realisasi Rp60,77 miliar atau serapannya baru sebesar 4,75. Belanja transfer dialokasikan sebesar Rp479 miliar dengan realisasi Rp365 miliar atau sebesar 76,26 persen anggaran yang diserap.

Dinas Pendidikan merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mendapat anggaran paling besar dengan Rp16,6 triliun. Namun, sejauh ini penyerapannya baru 56,86 persen anggaran atau Rp 9,46 triliun.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan merupakan SKPD yang mendapatkan anggaran paling besar kedua. SKPD tersebut baru menyerap Rp 6,9 triliun atau 62,07 persen dari Rp11,12 triliun anggaran yang diterima.

Baca Juga: Ngaku Ogah Ikut-ikutan Pakai TGUPP seperti Bikinan Anies, Heru Budi: Tergantung Selera Gubernur Masing-masing

Penerima SKPD terbesar ketiga, Dinas Bina Marga yang mendapat Rp 2,5 triliun, baru menyerap Rp1,14 triliun atau 44,80 persen.

SKPD dengan penyerapan paling rendah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Dari Rp4,6 triliun anggaran yang dialokasikan pada 2022, BPKD baru menyerap anggaran Rp17,01 persen atau Rp790 miliar.