Legislator PDIP Sampaikan Aspirasi Masyarakat Banyuwangi Ke Menteri BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita menyampaikan semua aspirasi warga dan para stekholder kepada Menteri BUMN, Erick Thohir. Aspirasi yang disampaikan secara langsung saat dan setelah Rapat Kerja dengan Menteri Erick itu terkait dengan persoalan banjir bandang di Kalibaru, Banyuwangi.

Sebelumnya, pada tanggal 20 November 2022, dalam dialog interaktif Banjir bandang di Kalibaru-Banyuwangi, yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Banyuwangi pada 20 November 2022, Sonny berjanji akan menyampaikan semua aspirasi warga dan para stekholder terkait banjir bandang di Kalibaru- Banyuwangi langsung kepada Menteri BUMN.

“Saya Selaku anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur III, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan dan segala kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh PTPN XII akibat musibah banjir bandang di Kecamatan Kalibaru, Kab. Banyuwangi," kata Sonny pada Menteri Erick di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (05/12/2022).

“Saya sungguh memberikan apresiasi atas ketanggapdaruratan yang telah dilakukan oleh Bu Siwi Peni selaku Dirut PTPN XII maupun Pak Sanuri dan para manager beserta seluruh karyawan PTPN XII atas langkah-langkahnya dalam menangani banjir bandang yang terjadi pada hari Kamis 3 November 2022 yang lalu," sambung Sonny.

Kendati demikian, Sonny juga menyampaikan kondisi obyektif dari informasi yang didapatkannya dilapangan, baik dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Banyuwangi, NGO, maupun Masyarakat terdampak, termasuk pada saat dialog yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) pada pada 20 November lalu.

Menurutnya, setelah sebulan peristiwa bencana terjadi, situasi masyarakat di daerah tersebut masih belum normal. Hal ini, kata Sonny dikarenakan belum terbangunnya infrastruktur yang rusak, maupun perasaan was-was masyarakat jika banjir bandang kembali datang.

"Saya katakan belum normal karena berbagai perbaikan infrastruktur belum tuntas dan banyak rumah warga yang hancur sehingga mereka tinggal di tempat sementara," kata Sonny.

"Dan masyarakat masih banyak yang was-was karena masyarakat mengetahui bahwa banjir bandang yang terjadi bukan karena curah hujan yang tinggi saja (malam itu 388mm), namun juga akibat adanya pergantian tanaman dari tanaman keras (kopi, kako, dsb) beralih ke tebu, yang kemudian menyebabkan hilangnya kekuatan tanah dalam menahan erosi. Padahal, berdasar catatan BMKG, curah hujan yang lebih tinggi akan terjadi pada bulan Januari dan Februari (Bisa hingga diatas 500 mm)," lanjut Sonny.

Oleh karena itu, berdasar situasi obyektif dan aspirasi masyarakat tersebut, Sonny mengusulkan kepada Menteri BUMN. 

Pertama, Agar Kementerian BUMN dapat lebih maksimal lagi dalam membantu perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang.

"Kedua, Terkait relokasi masyarakat yang terdampak bencana banjir, Kementerian BUMN dapat melepaskan sebagian lahan HGU dari PTPN XI dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang pada Pasal 31 diatur terkait Hapusnya HGU yang dikarenakan (huruf d) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir," kata Sonny.

Ketiga, Terkait Kesejahteraan Karyawan dan Masyarakat Sekitar Kebun yang saat ini mengalami penurunan penghasilan sangat drastis menjadi Rp.400.000 – Rp. 600.000 perbulan, Bahkan ada yang kehilangan penghasilan sama sekali. Hal ini akibat adanya penggantian tanaman kebun dari Kopi dan Kakao menjadi Tebu.

"Kementerian BUMN dapat melakukan berbagai cara, diantaranya adalah dengan melakukan pengintegrasian Tanaman Tebu-Ternak Sapi atau bahkan Kambing (Hewan Ruminansia). Model integrasi ini bisa dilakukan misalnya antara PTPN XII dengan PT. Berdikari," kata Sonny.

Ke-empat, Sonny mendukung penuh upaya pemerintah dan BUMN dalam mewujudkan swasembada gula. 

"Saat ini, kita masih impor jutaan ton. Saya berharap, Industri Gula Glenmore (IGG) yang telah dibangun dengan investasi besar harus juga memiliki andil besar dalam mewujudkan swasembada gula. Kebutuhan Tebu IGG sebesar 900.000 ton hingga 1.200.00 ton dengan kebutuhan lahan sebesar 9.000 ha hingga 10.000 ha masih dapat dipenuhi oleh lahan PTPN yang ada di Banyuwangi," kata Sonny.

Berdasarkan SK Bupati Banyuwangi Nomor: 188/108/Kep/429.011/2019, PTPN memiliki lahan seluas 28.194,37 ha, dan yang memiliki ijin untuk ditanami tebu sebesar 19.387,04 ha.

Kelima, Mengenai tanaman tebu ini, Sonny juga meminta kepada menteri agar memberikan arahan kepada perusahaan BUMN terkait agar dalam penanaman tebu memperhatikan wilayah resapan air, termasuk memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian No. 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik.

"Ke-enam, agar Pak Menteri juga memberikan atensi khusus kepada Industri Gula Glenmore (IGG), agar perusahaan ini dapat membawa kemanfaatan lebih maksimal bagi negara dan masyarakat. Saat ini, soal pengangkutan tebu saja sudah membikin kemacetan di jalur Jember-Banyuwangi," kata Sonny.

Menanggapi hal tersebut, setelah rapat selesai Menteri Erick Thohir mengatakan langsung kepada Sonny bahwa semua persoalan tadi akan diperhatikan dan dipantau secara langsung.

"Serta menugaskan Arya Sinulingga selaku Staf Khusus untuk segera berkoordinasi dengan PTPN XII dan pihak terkait lainnya," ungkap Sonny