Balik Ultimatum Bupati Meranti, Pemerintahan Jokowi Disorot Tajam: Jika Reaksi Penguasa Begini...
Politikus Partai Demokrat, Ardi Wirdamulia geram dengan pernyataan dari Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo terkait dengan polemik dari Muhammad Adil.
Dirinya keheranan dengan pernyataan dari pria yang akrab dipanggil Prastowo karena malah balik mengancam seorang kepala daerah yang menuntut keadilan di Indonesia.
Menurutnya, pernyataan dari anak buah Sri Mulyani tersebut merupakan sebuah arogansi yang hanya berpatok dalam kekuasaan.
“Ini adalah video yang arogan dari orang yang lagi nunut ama kekuasaan. Orang marah atau protes itu yah dijawab kemarahannya. Bukan untuk kemudian diancam untuk disuruh klarifikasi,” ungkapnya, dikutip Fajar.co.id dari cuitannya di Twitter, Senin (12/12/2022).
Ia menuturkan, kemarahan Bupati Meranti ini karena dana yang diterima daerahnya pada 2023 dianggap tidak masuk akal.
“Asumsi harga minyaknya naik drastis dari 63 USD ke 100 USD (46%) tapi duit yang bakal diterima cuma naik 4.84%. Wajar enggak marah?” jelasnya.
Baca Juga: Soroti Respons Kemenkeu Soal Keluhan Bupati Meranti, Ekonom Tegas: Hanya Lari dari Masalah!
Walau demikian, Ardi menilai video klarifikasi yang dibuat pihak Kemenkeu melalui Stafsusnya tidak menjawab kemarahan bupati.
“@prastow ini lebih suka untuk ngulik kelemahan si Bupati. Kalau begini cara menjawab ketidakpuasan ya repot juga. Bukan kejelasan yang diperoleh tapi permusuhan,” tuturnya.
“Etika bisa menghilang itu ya harus dikembalikan pada prosesnya. Orang marah kek gitu ya ngga ujug-ujug mungkin tidak didengar. Tapi kalau reaksi penguasa adalah meradang ya repot negara ini,” sambungnya.
Sebelumnya, Stafsus Kemenkeu Prastowo Yustinus melalui video klarifikasinya menjelaskan duduk perkara Kenmenkeu dan Bupati Meranti. Prastowo memberi singal agar Muhammad Adil sebagai bupati yang sebelumnya menyebut Kemenkeu diisi iblis memberi klarikasi.
“Untuk itu kepada saudara Muhammad Adil, agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifiksi. Agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: