Merasa ‘Dikadali’ Kemenkeu, Bupati Meranti Minta Pemerintah Pusat Stop ‘Curi’ Minyak di Sana

Nama Bupati Meranti Muhammad Adil menjadi sorotan publik belakangan ini. Hal tersebut berawal dari dirinya yang mengkritisi masalah Dana Bagi Hasil atau DBH Migas yang dinilainya tak transparan.

Bupati Adil menyampaikan itu di hadapan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Lucky Alfirman saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada Kamis (8/12/2022).

Dalam pernyataannya Adil menyebut jika kondisi penghasil minyak di Meranti semakin bertambah, bahan capai hampir delapan ribu barel per hari.

Baca Juga: Habis Kesal Sama Kemenkeu Terus Mau Gugat Langsung Jokowi, Bupati Meranti Buka Suara: Dengarkan...

Akan tetapi DBH Migas yang didapatkan wilayah yang dipimpinnya saat ini tidak sesuai dengan yang lifting minyak yang dihasilkan. 

"Tahun ini kami menerima cuma 115 miliar naiknya cuma 700 juta saja. liftingnya naik asumsinya 100 barrel per dollar kok naiknya cuma 700 juta?" ucap Muhammad Adil dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com.

Ia mengungkapkan bahwa dana DBH 115 miliar itu merupakan perhitungan 60 dolar per barel dalam perencanaan pembahasan APBD. Sedangkan pada pembahasan APBD 2023 ada nota pidato Pak Presiden pada Agustus, untuk 1 barel 100 dolar. 

"Dan kemarin waktu lewat Zoom dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak bisa menyampaikan dengan terang," sebutnya.

Melalui berbagai upaya Kemenkeu menawarkan pertemuan daring padahal kata Adil dirinya inginkan audiensi langsung. 

Baca Juga: Tingkatkan UKM Jadi Naik Kelas, PLUT Salah Satu Program Prioritas KemenKopUKM

"Didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar. Sampai ke Bandung saya kejar itu Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang berkompeten. Sampai waktu itu saya ngomong ini orang keuangan isinya iblis atau setan?" ulas Bupati Meranti.

Menurut Adil, terkait DBH Migas ini ada tiga asumsi yang dipakai sehingga itu membuat bingung. 

Lantas ia pertegas kembali bagaimana asumsi yg dipakai dalam penyusunan APBD 2023, ada yang 60 dolar, 80 dolar dan sesuai kata Jokowi 100 dolar per barelnya. 

Menurut Adil persoalan DBH Migas ini harus jelas, sebab di Meranti penghasilan minyaknya akan besar sekali. 

Baca Juga: 'Eneg' Lihat Orang Kemenkeu Sampai Ancam Angkat Senjata, PKS Anggap Wajar Permintaan Bupati Meranti, Jokowi Diminta Berbenah!

Terbaru di tahun 2023 ada 13 umur dibor dengan 19 sumur tambahnya dengan target menghasilkan 9.000 barel per hari.

"Jadi kalau seandainya kami ini naik penghasilan yang besar dianggap penurunan, saya mengharapkan bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti, jangan diambil lagi minyak di Meranti itu nggak papa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat," tegas Bupati Adil.